RSS

PENDAHULUAN PENDIDIKAN KEWARGANEGARAAN

 

I. PENDAHULUAN

1.1    Latar Belakang

Seiring dengan perkembangan gelombang demokrasi ketiga, tuntutan demokratisasi dlam praktik dan social pascarezim Orde Baru merupakan salah satu agenda bersama gerakan reformasi. Di sela-sela tuntutan tersebut terdapat gugatan terhadap Pendidikan Kewarganegaraan yang pernah dilakukan di masa lalu. Pendidikan Kewiraan sebagai bentuk pendidikan kewarganegaraab di perguruan tinggi pada masa Orde Baru dipandang oleh banyak kalangan sudah tidak relevan dengan semangat revormasi. Karenanya diperlukan paradigma baru dalam pendidikan kewarganegaraan bagi warga Negara Indonesia saat ini dank e depan.

Pendidikan Kewiraan yang difungsikan sebagai pendidikan kewarganegaraan pada masa lalu bertolak belakang dengan semangat dan hakikat  pendidikan kewarganegaraan yang umumnya terjadi di Negara-negara demokrasi yang telah mapan, di mana pendidikan kewarganegaraan difungsikan sebagai instruuumen dan media pendidikan nilai-nilai demokrasi, HAM, dan penguatan masyarakat madani.

Melihat kenyataan tersebut, Indonesian Center for Civic Education (ICCE) UIN Jakarta sejak tahun 1999 melakukan rekonstruksi, reorientasi, dan revitalisasi pendidikan kewarganegaraan melalui mata kuliah Pendidikan Kewarganegaraan. Upaya ini dari kalangan perguruan tinggi dalam menemukan format baru pendidikan demokrasi di Indonesia yang sesuai dengan semangat demokrasi dan pembangunan Negara dan karakter bangsa.

Dalam konteks pendidikan nasional, Pendidikan Kewarganegaraan dijadikan sebagai wadah dan instrument untuk mewujudkan tujuan pendidikan nasional, yaitu “berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap kreatif, mandiri, dan menjadi warga Negara yang demokratis serta bertanggung jawab.” Di samping itu, Pendidikan Kewarganegaraab berfungsi juga sebagai instrumen pelaksana pendidikan nasional untuk mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa.

1.2    Rumusan Masalah

  1. Apa latar belakang PKn?
  2. Apa kompetensi yang diharapkan dengan adanya PKn?
  3. Apa landasan PKn?
  4. Apa tujuan PKn?

1.3    Tujuan

  1. Menjelaskan latar belakang PKn.
  2. Menjelaskan kompetensi yang diharapkan dengan adanya PKn.
  3. Menjelaskan landasan PKn.
  4. Menjelaskan tujuan PKn.

 

II.PEMBAHASAN

1. Latar Belakang PKn

            Pendidikan kewarganegaraan (Pkn) adalah salah satu mata pelajaran wajib bagi pelajar di Indonesia. Tidak hanya pelajar, mahasiswa pun wajib mempelajari Pendidikan kewarganegaraan (Pkn). Sesuai namanya,  pendidikan kewargaan diharapkan dapat mempersiapkan peserta didik menjadi warga negara yang memiliki komitmen kuat dan konsisten untuk mempertahankan Negara Kesatuan Republik Indonesia. [Risalah Sidang Badan Penyelidik Usaha-usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia (BPUPKI) dan Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia (PPKI), Jakarta: Sekretariat Negara Republik Indonesia, 1998].

            Pendidikan kewarganegaraan dalam konteks pendidikan nasional bukanlah hal baru di Indonesia. Beragam model dan nama pendidikan kewarganegaraan yang mengemban misi pendidikan demokrasi dan HAM telah banyak dilakukan pemerintah. Di antara nama-nama tersebut adalah : pelajaran Civics (1957 / 1962), Pendidikan Kemasyarakatan yang merupakan integrasi sejarah, ilmu bumi, dan kewarganegaraan (1964), Pendidikan Kewargaan Negara ( 1968 / 1969 ), Pendidikan Kewarganegaraan, Civics, dan Hukum (1973), Pendidikan Moral Pancasila atau PMP ( 1975 / 1984 ), dan PPKn ( 1994 ). Di tingkat Perguruan Tinggi pernah ada mata kuliah Manipol dan USDEK, Pansila dan UUD 1945 ( 1960-an), Filsafat Pancasila ( 1970-sampai sekarang ), Pendidikan Kewiraan ( 1989-1990-an ). Pendidikan kewarganegaraaan di perguruan tinggi saat ini diwujudkan dengan mata kuliah Pendidikan Kewarganegaraan  berdasarkan Surat Keputusan Dirjen Dikti No. 267 / Dikti / Kep / 2000 tentang Penyempurnaan Kuriklum Mata Kuliah Pengembangan Kepribadian Pendidikan Kewarganegaraan di Perguruan Tinggi. Selanjutnya diperbarui dengan Surat Keputusan Dirjen Dikti No. 38 / Dikti / 2002 t tentang Rambu-rambu Pelaksanaan Mata Kuliah Pengembangan Kepribadian di Perguruan Tinggi.

            Dalam konteks pendidikan nasional, Pendidikan Kewarganegaran dijadikan sebagai wadah dan instrumen untuk mewujudkan tujuan pendidikan nasional, yaitu “berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga Negara yang demokratis dan serta bertanggung jawab.” Di samping itu Pendidikan Kewarganegaraan berfungsi juga sebagai instrumen pelaksana pendidikan nasional untuk mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa.

            Dengan penyelenggaraan Pendidikan Kewarganegaraan mulai dari tingkat pendidikan Sekolah Dasar hingga Perguruan Tinggi diharapkan mampu membentuk watak warga negara yang mengetahui, meyadari, dan bersedia melaksanakan hak dan kewajibannya sebagai warga negara sesuai dengan UUD 1945. Kesadaran setiap warga negara dalam melaksanakan hak dan kewajibannya sebagai warga negara sesuai dengan UUD 1945 sangat membantu terwujudnya stabilitas nasional. Stabilitas suatu negara hanya dapat terwujud bila seluruh warga negaranya saling bekerja sama menciptakan keserasian dan keselarasan hidup dengan cara melaksanakan hak dan kewajibannya secara seimbang sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku

2. Kompetensi yang Diharapkan

            Standar kompetensi Pendidikan Kewarganegaraan ( Civics Education ) adalah menjadi warga negara yang cerdas dan berkeadaban ( Intelligent and Civilized Citizens ). Sedangkan kompetensi dasar atau yang sering disebut kompetensi minimal yang akan ditransfornasikan dan ditransmisikan pada pserta didik terdiri dari tiga jenis : pertama, kompetensi pengetahuan kewargaan ( civic knowledge), yaitu kemampuan dan kecakapan terkait dengan materi inti Pendidikan Kewarganegaan ( Civics Education ), yaitu demokrasi, hak asasi manusia, dan masyarakat madani; kedua, kompetensi sikap kewarganegaraan (civic dispositions), yaitu kemampuan dan kecakapan terkait dengan kesadaran dan komitmen warga negara antara lain komitmen akan kesetaraan gender, toleransi, kemajemukan, dan komitmen untuk peduli serta terlibat dalam penyelesaian persoalan-persoalan warga negara yang terkait dengan pelanggaran HAM; ketiga, kompetensi keterampilan kewagaan ( civic skill ), yaitu kemampuan dan kecakapan mengartikulasikan keterampilan kewarganegaraan seperti kemampuan berpatisipasi dalam proses pembuatan keputusan publik, kemampuan melakukan kontrol terhadap penyelenggara dan pemerintahan.

            Ketiga kompetensi tersebut merupakan tujuan pembelajaran ( learning objectives ) mata kuliah ini yang diselenggarakan melalui cara pembelajaran yang demokratis, partisipatif, dan aktif  ( active learning ) sebagai upaya transfer pembelajaran ( transfer of learning ) , nilai ( transfer of value ), dan prinsip-prinsip ( transfer of  principles ) demokrasi dan HAM yang merupakan prasyarat utama tumbuh kembangnya masyarakat madani.

 

3. Landasan PKn

            Landasan pendidikan kewarganegaraan meliputi landasan filosofis, landasan teoritis, landasan histori, landasan sosiologi, dan landasan yuridis.
1. Landasan filosofis
Membangun semangat kebangsaan kebangsaan dalam mengisi kemerdekaan disegala aspek bukan suatu hal yang mudah dan instan. Untuk itu diperlukan pendidikan kewarganegaraan.

2. Landasan teoritis
Pendidikan kewarganegaraan dimaksudkan untuk membentuk peserta didik menjadi manusia yang memiliki rasa kebangsaan dan cinta tanah air.
3. Landasan historis
Melihat penglaman bangsa Indonesia dalam mempetahankan keutuhan dan kemerdekaan NKRI maka perlu adanya pendidikan karakter bangsa, moralitas bangsa dalam kehidupan demokrasi yang seimbang dalam tanggung jawabnya dalam pembelaan Negara demi terjaga dan terwujudnya intregasi bangsa.
4. Landasan sosiologis
Keanekaragaman yang ada pada Bangsa Indonesia harus harus di arahkan dan dibina dalam meningkatkan kesadaran bersama dalam kehidupan kesatuan bangsa Indonesia.
5. Landasan yuridis
Pasal 27 ayat(3) amandemen menyebutkan; setiap warga Negara berhak dan wajib turut serta dalam upaya pembelaan negara, pasal 30 ayat(1); tiap-tiap waga Negara berhak dan wajib ikut serta dalam usaha pertahanan keamanan negara.
Pendidikan kewarganegaraan dengan tujuan membentuk peserta didik menjadi manusia yang memiliki rasa kebangsaan dan cinta tanah air.

6. Landasan Ilmiah (Dasar Pemikiran)

1). Dasar Pemikiran PKn
             Setiap warga negara dituntut untuk dapat hidup berguna dan bermakna bagi negara dan bangsanya, serta mampu mengantisipasi perkembangan dan perubahan masa depannya. . Warga negara dituntut hidup berguna dan bermakna bagi negara dan bangsanya, mampu mengantisipasi perkembangan serta perubahan masa depan. Untuk itu diperlukan pembekalan IPTEKS yang berlandaskan nilai-nilai keagamaan, nilai-nilai moral, dan nilai-nilai budaya bangsa. Nilai-nilai dasar tersebut berperan sebagai panduan dan pegangan hidup setiap warga negara dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.

 2). Objek Pembahasan PKn

             Setiap ilmu harus memenuhi syarat-syarat ilmiah yang mempunyai objek, metode, sistem dan bersifat universal. Objek pembahasan setiap ilmu harus jelas, baik objek material maupun objek formal. Objek material adalah bidang sasaran yang dibahas dan dikaji oleh suatu bidang atau cabang ilmu. Objek material PKn adalah segala hal yang berkaitan dengan warga negara baik yang empirik maupun yang non empirik, yang meliputi wawasan, sikap, dan perilaku warga negara dalam kesatuan bangsa dan negara. Objek formal adalah sudut pandang tertentu yang dipilih untuk membahas objek material tersebut. Objek formal PKn adalah hubungan antara warga negara dengan negara dan Pendidikan Pendahuluan Bela Negara.
            Objek formal adalah sudut pandang tertentu yang dipilih untuk membahas objek material tersebut. Objek formal PKn adalah hubungan antara warga negara dengan negara dan Pendidikan Pendahuluan Bela Negara. Objek pembahasan PKn menurut Kep. Dirjen Dikti No. 267/dikti/Kep./ 2000 meliputi pokok bahasan sebagai berikut:
1) Pengantar PKn
a. Hak dan kewajiban warga negara
b. Pendidikan Pendahuluan Bela Negara
c. Demokrasi Indonesia
d. Hak Asasi Manusia
2) Wawasan Nusantara
3) Ketahanan Nasional
4) Politik dan Strategi Nasional

3. Rumpun Keilmuan

PKn (Kewiraan/ kewarganegaraan) dapat disejajarkan dengan civics education yang dikenal diberbagai negara. PKn bersifat interdisipliner (antar bidang) bukan monodisipliner, karena kumpulan pengetahuan yang membangun ilmu kewarganegaraan diambil dari berbagai disiplin ilmu seperti hukum, politik, administrasi negara, sosiologi, dsb. Pada hakekatnya pendidikan adalah upaya sadar dari suatu masyarakat dan pemerintah suatu negara untuk menjamin kelangsungan hidup dan kehidupan generasi penerusnya.Selaku warga masyarakat,warga bangsa dan negara,secara berguna dan bermakna serta mampu mengantisipasi hari depan mereka yang selalu berunah dan selalu terkait dengan konteks dinamika budaya,bangsa,negara dan hubungan international,maka pendidikan tinggi tidak dapat mengabaikan realita kehidupan yang mengglobal yang digambarkan sebagai perubahan kehidupan yang penuh dengan paradoksal dan ketidak keterdugaan.

Dalam kehidupan kampus di seluruh perguruan tinggi indonesia,harus dikembangkan menjadi lingkungan ilmiah yang dinamik,berwawasan budaya bangsa,bermoral keagamaan dan berkepribadian indonesia.Untuk pembekalan kepada para mahasiswa di indonesia berkenaan dengan pemupukan nilai-nilai,sikap dan kepribadian,diandalkan kepada pendidikan pancasila,Bela Negara,Ilmu Sosial Dasar,Ilmu Budaya Dasar dan Ilmu Alamiah Dasar sebagai latar aplikasi nilai dalma kehidupan,yang disebut Mata Kuliah Pengembangan Kepribadian (MKPK).

 

II. 4. Tujuan PKn

Adapun tujuan mata kuliah Pendidikan Kewargaan adalah mengebangkan kompetensi sebagai berikut:

  1. Memiliki kemampuan berfikir secara rasional, kritis dann kreatif, sehingga mampu memahami berbagai wacana kewarganegaraan.
  2. Memiliki keterampilan intelektual dan keterampilan berpartisipasi secara demokratis dan bertanggung jawab.

            Rumusan tersebut sejalan dengan aspek-aspek kompetensi yang hendak dikembangkan dalam pembelajaran pendidikan kewarganegaraan. Aspek-aspek kompetensi tersebut mencakup pengetahuan kewarganegaraan (civic knowledge), keterampilan kewarganegaraan (civic skills), dan watak atau karakter kewarganegaraan (civic dispositions).

            Aspek kompetensi pengetahuan kewarganegaraan menyangkut kemampuan akademik yang dikembangkan dari berbagai teori atau konsep politik, hukum, dan moral. Secara lebih terperinci, materi pengetahuan pendidikan kewarganegaraan meliputi pengetahuan tentang hak dan tanggung jawab warga negara, hak asasi manusia, prinsip-prinsip dan proses demokrasi, lembaga pemerintah dan non pemerintah, identitas nasional, pemerintahan berdasar hukum dan peradilan yang bebas dan tidak memihak, konstitusi, serta nilai-nilai dan norma-norma dalam masyarakat.

            Keterampilan kewarganegaraan meliputi keterampilan intelektual dan keterampilan berpartisipasi dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Contoh keterampilan intelektual adalah keterampilan dalam merespon berbagai persoalan politik, misalnya merancang dialog dengan anggota partai politik. Contoh keterampilan berpartisipasi adalah keterampilan menggunakan hak dan kewajiban di bidang hukum, misalnya segera melapor kepada polisi atas tindakan kejahatan yang diketahui. Watak atau karakter kewarganegaraan sesungguhnya merupakan materi yang paling substantive dan esensial dalam mata pelajaran pendidikan kewarganegaraan. Dimensi ini dapat dipandang sebagai muara dari pengembangan kedua dimensi sebelumnya.

Dengan demikian seorang warga negara pertama-tama perlu memiliki pengetahuan kewarganegaraan yang baik, memiliki keterampilan intelektual maupun partisipatif, dan pada akhirnya pengetahuan serta keterampilan itu akan membentuk suatu karakter atau watak yang mapan, sehingga menjadi sikap dan kebiasaan sehari-hari. Watak yang mencerminkan warga negara yang baik itu misalnya sikap religius, toleran, jujur, adil, demokratis, taat hukum, menghormati orang lain, memiliki kesetiakawanan sosial dan lain-lain.

Menurut Branson (1999:7) tujuan civic education adalah partisipasi yang bermutu dan bertanggung jawab dalam kehidupan politik dan masyarakat baik tingkat lokal, negara bagian, dan nasional. Tujuan pembelajaran PKn dalam Depdiknas (2006:49) adalah untuk memberikan kompetensi sebagai berikut:
a. Berpikir kritis, rasional, dan kreatif dalam menanggapi isu Kewarganegaraan.
b. Berpartisipasi secara cerdas dan tanggung jawab, serta bertindak secara sadar dalam kegiatan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.
c. Berkembang secara positif dan demokratis untuk membentuk diri berdasarkan karakter-karakter masyarakat di Indonesia agar dapat hidup bersama dengan bangsa-bangsa lain.
d. Berinteraksi dengan bangsa-bangsa lain dalam peraturan dunia secara langsung dengan memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi.

Menurut Djahri tujuan pendidikan Kewarganegaraan(1994/1995:10) adalah sebagai berikut:
a. Secara umum. Tujuan PKn harus ajeg dan mendukung keberhasilan pencapaian Pendidikan Nasional, yaitu : “Mencerdaskan kehidupan bangsa yang mengembangkan manusia Indonesia seutuhnya. Yaitu manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berbudi pekerti yang luhur, memiliki kemampuan pengetahuann dan keterampilan, kesehatan jasmani dan rohani, kepribadian mantap dan mandiri serta rasa tanggung jawab kemasyarakatan dan kebangsaan”.
b. Secara khusus. Tujuan PKn yaitu membina moral yang diharapkan diwujudkan dalam kehidupan sehari-hari yaitu perilaku yang memancarkan iman dan takwa terhadap Tuhan Yang Maha Esa dalam masyarakat yang terdiri dari berbagai golongan agama, perilaku yang bersifat kemanusiaan yang adil dan beradab, perilaku yang mendukung kerakyatan yang mengutamakan kepentingan bersama diatas kepentingan perseorangan dan golongan sehingga perbedaan pemikiran pendapat ataupun kepentingan diatasi melalui musyawarah mufakat, serta perilaku yang mendukung upaya untuk mewujudkan keadilan sosial seluruh rakyat Indonesia.

Sedangkan menurut Sapriya (2001), tujuan pendidikan Kewarganegaraan adalah partisipasi yang penuh nalar dan tanggung jawab dalam kehidupan politik dari warga negara yang taat kepada nilai-nilai dan prinsip-prinsip dasar demokrasi konstitusional Indonesia. Partisipasi warga negara yang efektif dan penuh tanggung jawab memerlukan penguasaan seperangkat ilmu pengetahuan dan keterampilan intelektual serta keterampilan untuk berperan serta. Partisipasi yang efektif dan bertanggung jawab itu pun ditingkatkan lebih lanjut melalui pengembangan disposisi atau watak-watak tertentu yang meningkatkan kemampuan individu berperan serta dalam proses politik dan mendukung berfungsinya sistem politik yang sehat serta perbaikan masyarakat.

 

III. PENUTUP

1. Simpulan

Pendidikan kewarganegaraan (Pkn) adalah salah satu mata pelajaran wajib bagi pelajar di Indonesia. Tidak hanya pelajar, mahasiswa pun wajib mempelajari Pendidikan kewarganegaraan (Pkn). Sesuai namanya,  pendidikan kewargaan diharapkan dapat mempersiapkan peserta didik menjadi warga negara yang memiliki komitmen kuat dan konsisten untuk mempertahankan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Dalam konteks pendidikan nasional, Pendidikan Kewarganegaran dijadikan sebagai wadah dan instrumen untuk mewujudkan tujuan pendidikan nasional, yaitu “berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga Negara yang demokratis dan serta bertanggung jawab.” Di samping itu Pendidikan Kewarganegaraan berfungsi juga sebagai instrumen pelaksana pendidikan nasional untuk mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa.

            Standar kompetensi Pendidikan Kewarganegaraan ( Civics Education ) adalah menjadi warga negara yang cerdas dan berkeadaban ( Intelligent and Civilized Citizens ). Sedangkan kompetensi dasar atau yang sering disebut kompetensi minimal yang akan ditransfornasikan dan ditransmisikan pada pserta didik terdiri dari tiga jenis : pertama, kompetensi pengetahuan kewargaan ( civic knowledge), kedua, kompetensi sikap kewarganegaraan (civic dispositions), ketiga, kompetensi keterampilan kewagaan ( civic skill ). Kemudian Landasan pendidikan kewarganegaraan meliputi landasan filosofis, landasan teoritis, landasan histori, landasan sosiologi, dan landasan yuridis.

 

DAFTAR RUJUKAN

Andri. 2007. Tujuan PKn. (Online), (http://andriez1980.blogspot.com/2007/07/ tujuan-pkn_10.html), diakses pada hari Rabu tanggal 14 September 2011.

Hidayat, Komardin dan Azra, Azyumardi. 2008. Pendidikan Kewargaan ( Civics Education ). Jakarta : Kencana

Nukhrid.2011. Landasan Kewarganegaraan. (Online), (http://nukhrid88.blog. com/2011/05/11/landasan-kewarganegaraan/), diakses pada hari Rabu tanggal 14 September 2011.

Nunu. 2011.Landasan Pendidikan Kewarganegaraan. (Online), (http://noeno eaciel.blogspot.com/2011/01/landasanpendidikankewarganegaraan.html), diakses pada hari Rabu tanggal 14 September 2011.

________. 2011. Tujuan Pendidikan Kewarganegaraan. (Online), http://www. gudangmateri.com/2011/05/tujuan-pendidikan-kewarganegaraan.html), diakses pada hari Rabu tanggal 15 September 2011.

 
2 Komentar

Ditulis oleh pada Oktober 8, 2012 in Uncategorized

 

PENEGAKAN HAK ASASI MANUSIA (HAM) DI DUNIA PENDIDIKAN INDONESIA

 

1.      PENDAHULUAN

1.1  Latar Belakang

Hak Asasai Manusia (HAM) mempunyai arti penting bagi kehidupan manusia, terutama dalam hubungan antara negara dan warga negara, dan dalam hubungan antara sesama warga negara. HAM merupakan hak dasar yang dimiliki manusia sejak manusia itu dilahirkan yang diperoleh manusia dari Tuhan YME  dan merupakan hak yang tidak dapat diabaikan. HAM tidak dapat digganggu gugat oleh siapapun karena HAM bersifat kodrati dan berlaku sepanjang hidup manusia.

Para ahli HAM menyatakan bahwa sejarah perkembangan HAM bermula dari kawasan Eropa. Wacana awal HAM di Eropa yang dimulai dengan lahirnya Magna Charta di Inggris pada 15 Juni 1215. Perkembangan HAM selanjutnya ditandai dengan dua peristiwa dalam sejarah dunia yang menghasilkan rumusan yang mirip dengan rumusan hak-hak asasi manusia yaitu Revolusi Amerika yang dimulai pada tahun 1776 dan Revolusi Perancis pada tahun 1789. Sejarah besar perkembangan HAM selanjutnya ditandai dengan perumusan Deklarasi Universal HAM (DUHAM) yang dikukukan oleh PBB dalam Universal Declaration of Human Rights (UDHR) pada tanggal 10 Desember 1948.

Di Indonesia, HAM bersumber dan bermuara pada pancasila. Bagi bangsa Indonesia, melaksanakan Hak Asasi Manusia bukan berarti melaksanakan dengan sebebas-bebasnya, melainkan harus memperhatikan ketentuan-ketentuan yang terkandung dalam pandangan hidup bangsa Indonesia, yaitu Pancasila.

Setiap hak akan dibatasi oleh hak orang lain. Jika dalam melaksanakan hak tidak memperhatikan hak orang lain, maka yang terjadi adalah benturan hak atau kepentingan dalam hidup bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara atau dengan kata lain dapat menimbulkan kasus-kasus pelanggaran HAM. Kasus-kasus pelanggaran HAM bisa saja terjadi di berbagai bidang kehidupan, tidak terkecuali di bidang pendididikan.

Berangkat dari pernyataan tersebut, makalah ini akan membahas masalah penegakan Hak Asasi Manusia (HAM) di dunia pendidikan Indonesia. Pembahasan tersebut terkait dengan pengertian dan jenis HAM, landasan hukum penegakan HAM di Indonesia, analisis kasus pelanggaran HAM di dunia pendidikan Indonesia, serta upaya penegakan HAM di dunia pendidikan Indonesia.

1.2  Rumusan Masalah

  1. Apa pengertian dan jenis Hak Asasi Manusia (HAM) ?
  2. Apa landasan hukum penegakan HAM di Indonesia ?
  3. Bagaimana analisa kasus pelanggaran HAM di dunia pendidikan Indonesia?
  4. Bagaimana upaya penegakan HAM di dunia pendidikan Indonesia ?

1.2  Tujuan

  1. Untuk mengetahui pengertian dan jenis Hak Asasi Manusia (HAM).
  2. Untuk mengetahui landasan hukum penegakan HAM di Indonesia.
  3. Untuk mengetahui analisa kasus pelanggaran HAM di dunia pendidikan Indonesia.
  4. Untuk mengeatahui upaya penegakan HAM di dunia pendidikan Indonesia.                                    

 

2. Pembahasan

2.1  Pengertian dan Jenis Hak Asasi Manusia (HAM)

Hak Asasi Manusia (HAM) sering disebut sebagai human right, dan dipahami banyak orang secara keliru. HAM hanya diartikan secara sempit sebagai kebebasan. Padahal, HAM lebih luas daripada kebebasan atau kebebasan itu hanya sebagian dari HAM. Secara teoritik HAM lebih mudah dipahami daripada dilakukan dalam perilaku. HAM dapat diartikan sebagai hak dasar yang dibawa manusia sejak lahir, sebagai anugerah Tuhan Yang Maha Esa, dan tidak dapat diganggu gugat atau dicabut oleh siapapun juga dan tanpa hak dasar itu manusia akan kehilangan harkat dan martabat kemanusiaannya sebagai manusia. Sedangkan menurut Undang-Undang Republik Indonesia No. 39 tahun 1999, dijelaskan pengertian hak asasi manusia (HAM) seperti dalam pasal 1 ayat (1), HAM adalah seperangkat hak yang melekat pada hakikat keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan anugerahNya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi, dan dilindungi oleh negara, hukum, pemerintah, dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia.

Hak Asasi Manusia (HAM) dimiliki oleh manusia semata – mata karena ia manusia, bukan karena pemberian masyarakat atau pemberian negara. Maka HAM tidak tergantung dari pengakuan manusia lain, masyarakat lain, atau Negara lain. HAM diperoleh manusia dari Penciptanya, yaitu Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan hak yang tidak dapat diabaikan.

Pada setiap hak melekat kewajiban. Karena itu, selain ada hak asasi manusia, ada juga kewajiban asasi manusia, yaitu kewajiban yang harus dilaksanakan demi terlaksana atau tegaknya Hak Asasi Manusia (HAM). Dalam menggunakan Hak Asasi Manusia, kita wajib untuk memperhatikan, menghormati, dan menghargai hak asasi yang juga dimiliki oleh orang lain.

Dalam pelaksanaanya, Hak Asasi Manusia (HAM) dibagi atas berbagai jenis. Berikut ini pembagian jenis Hak Asasi Manusia dunia, diantaranya:

  1. Hak asasi pribadi / Personal Right
  • Hak kebebasan untuk bergerak, bepergian dan berpindah-pndah tempat
  • Hak kebebasan mengeluarkan atau menyatakan pendapat
  • Hak kebebasan memilih dan aktif di organisasi atau perkumpulan
  • Hak kebebasan untuk memilih, memeluk, dan menjalankan agama dan kepercayaan yang diyakini masing-masing
  1. Hak asasi politik / Political Right
  • Hak untuk memilih dan dipilih dalam suatu pemilihan
  • Hak ikut serta dalam kegiatan pemerintahan
  • Hak membuat dan mendirikan parpol / partai politik dan organisasi politik lainnya
  • Hak untuk membuat dan mengajukan suatu usulan petisi
  1. Hak azasi hukum / Legal Equality Right
  • Hak mendapatkan perlakuan yang sama dalam hukum dan pemerintahan
  • Hak untuk menjadi pegawai negeri sipil / pns
  • Hak mendapat layanan dan perlindungan hukum
  1. Hak azasi Ekonomi / Property Rigths
  • Hak kebebasan melakukan kegiatan jual beli
  • Hak kebebasan mengadakan perjanjian kontrak
  • Hak kebebasan menyelenggarakan sewa-menyewa, hutang-piutang, dll
  • Hak kebebasan untuk memiliki susuatu
  • Hak memiliki dan mendapatkan pekerjaan yang layak
  1. Hak Asasi Peradilan / Procedural Rights
  • Hak mendapat pembelaan hukum di pengadilan
  • Hak persamaan atas perlakuan penggeledahan, penangkapan, penahanan dan penyelidikan di mata hukum.
  1. Hak asasi sosial budaya / Social Culture Right
  • Hak menentukan, memilih dan mendapatkan pendidikan
  • Hak mendapatkan pengajaran
  • Hak untuk mengembangkan budaya yang sesuai dengan bakat dan minat

2.2  Landasan Hukum Penegakan HAM di Indonesia

Hak Asasi Manusia (HAM) merupakan hak fundamental yang dimiliki setiap manusia sebagai anugerah Tuhan dan oleh sebab itu bersifat universal. Sekalipun HAM bersifat universal, tetapi pemahaman setiap orang tentang HAM tersebut berbeda-beda. Cara pandang tersebut dipengaruhi oleh sistem filsafat, ideologi, dan yuridis konstitusional yang berlaku di dalam suatu negara.

Cara pandang HAM di Indonesia tercermin dalam landasan hukum penegakanya, yaitu:

a.      Landasan Idiil

Landasan idiil merupakan landasan filosofis dan moral bagi bangsa Indonesia untuk senantiasa memberikan penghormatan, pengakuan, dan perlindungan terhadap Hak Asasi Manusia (HAM).  Landasan Idiil HAM di Indonesia adalah Pancasila sila ke-2 “Kemanusiaan yang adil dan beradab”.

b.      Landasan Konstitusional

UUD 1945 menjadi landasan konstitusional bagi bangsa dan Negara Indonesia dalam memberikan penghormatan , pengakuan, perlindungan, serta pengakuan HAM di Indonesia. Landasan konstitusional (UUD 1945) yakni:

  • Pembukaan UUD 1945 alenia ke-1 dan ke-4
  • Pasal 27, pasal 28, pasal 28 A sampai pasal 28 J, pasal 29, pasal 30, pasal 31, pasal 32,  pasal 33, dan pasal 34 UUD 1945

c. Landasan Operasional

Landasan operasional adalah landasan pelaksanaan bagi penegakan HAM di Indonesia yang meliputi aturan-aturan pelaksana seperti undang-undang (UU) dan TAP MPR. Pelaksanaan UU diatur lebih lanjut di dalam peraturan pemerintah (PP), keputusan presiden (Kepres), dan peraturan daerah (Perda). Ketentuan peraturan perundangan tentang HAM sebagai implementasi dari UUD 1945 adalah sebagai berikut.

  1. Ketetapan MPR Nomor XVII tahun 1998 tentang Hak Asasi Manusia.
  2. Undang-Undang RI Nomor 7 tahun 1984 tentang Pengesahan Konvensi mengenai pengahapusan segala bentuk diskriminasi terhadap wanita.
  3. Undang-Undang RI Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak.
  4. Undang-Undang RI Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak.
  5. Undang-Undang RI Nomor 5 tahun 1998 tentang Pengesahan Konvensi Menentang Penyiksaan dan Perlakuan atau Penghukuman lain yang Kejam, Tidak Manusiawi atau Merendahkan Kemanusiaan.
  6. Undang-Undang RI Nomor 26 tahun 1998 tentang Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat di Muka Umum .
  7. Undang-Undang RI Nomor 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.
  8. Undang-Undang RI Nomor 26 tahun 2000 tentang Pengadilan HAM.
  9. Undang-Undang RI Nomor 19 tahun 1999 tentang Penghapusan Kerja Paksa sebagai dasar ratifikasi Konvensi ILO 105 tahun 1957
  10. Undang-Undang RI Nomor 21 tahun 1999 tentang Diskriminasi dalam Pekerjaan dan Jabatan sebagai dasar ratifikasi Konvensi ILO nomor 111 tahun 1958.
  11. Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 1999 tentang Usia Minimum untuk Diperbolehkan Bekerja sebagai Dasar untuk Ratifikasi Konvensi ILO nomor 138 tahun 1973.
  12. Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 2000 tentang Pelarang dan Tindakan Segera Penghapusan Bentuk-bentuk Pekerjaan Terburuk untuk Anak sebagai Dasar Ratifikasi Konvensi ILO 182 tahun 1999.
  13. Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2002 rentang Perlindungan Anak.
  14. Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga.
  15. Undang-Undang RI Nomor 27 Tahun 2004 tentang Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi.

Di samping ketentuan Undang-Undang seperti tersebut di atas, pemerintah telah mengeluarkan berbagai peraturan dalam bentuk Keputusan Presiden maupun Instruksi Presiden. Berbagai aturan tersebut adalah sebagai berikut.

  1. Keputusan Presiden RI Nomor 7 tahun 1984 tentang Pengesahan Konvensi Mengenai Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap Wanita.
  2. Keputusan Presiden RI Nomor 36 tahun 1990 tentang Pengesahan Hak-Hak Anak.
  3. Keputusan Presiden RI Nomor 50 tahun 1993 tentang Komisi Nasional Hak Asasi Manusia.
  4. Keputusan Presiden RI Nomor 129 tahun 1998 tentang Komisi Nasional Anti Kekerasan terhadap Perempuan.
  5. Instruksi Presiden RI Nomor 26 tahun 1998 tentang Penghentian Penggunaan Istilah Pribumi dan Non Pribumi dalam Semua Perumusan dan Penyelenggaraan Kebijakan Perencanaan Program ataupun Pelaksanaan Kegiatan Penyelenggaraan Pemerintahan.
  6. Keputusan Presiden RI Nomor 83 tentang Kebebasan Berserikat dan Perlindungan Hak untuk Berorganisasi sebagai Dasar untuk meratifikasi Konvensi ILO nomor 87 tahun 1948.
  7. Keputusan Presiden RI Nomor 36 Tahun 2002 tentang Lembaga Pelayanan Penempatan Tenaga Kerja sebagai dasar Ratifikasi Konvensi ILO nomor 88 tahun 1948.

2.3  Analisis Kasus Pelanggaran HAM di Dunia Pendidikan Indonesia

2.3.1  Kasus-kasus Pelanggaran HAM di Indonesia

Dalam perjalanan sejarah Indonesia, masalah terkait pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM) masih banyak terjadi di berbagai bidang kehidupan. Pelanggaran itu tidak hanya menyangkut hak pribadi seorang warga Negara, bahkan ada pelanggaran yang menyangkut hak sebuah kelompok yang dirampas oleh kelompok lain. Berbagai jenis pelanggaran HAM di atas pernah terjadi di Indonesia. Pelanggaran hak asai manusia dikelompokkan menjadi dua bentuk, yakni : (1) pelanggaran HAM berat dan (2) pelanggaran HAM  ringan. Berikut adalah beberapa kasus pelanggaran HAM berat yang terjadi di Indonesia dan belum tersentuh oleh proses hukum.

Kasus Pelanggaran HAM Masa Lalu yang Belum Tersentuh Proses Hukum

No

Nama Kasus

Tahun

Jumlah Korban

Keterangan

1

Pembantaian massal 1965

1965-1970

1.500.000

Korban sebagian besar merupakan anggota PKI, atau ormas yang dianggap berafiliasi dengannya seperti SOBSI, BTI, Gerwani, PR, Lekra, dll. Sebagian besar dilakukan di luar proses hukum yang sah

2

Penembakan misterius “Petrus”

1982-1985

1.678

Korban sebagian besar merupakan tokoh kriminal, residivis, atau mantan kriminal. Operasi militer ini bersifat illegal dan dilakukan tanpa identitas institusi yang jelas

3

Kasus di Timor Timur pra Referendum

1974-1999

Ratusan ribu

Dimulai dari agresi militer TNI (Operasi Seroja) terhadap pemerintahan Fretilin yang sah di Timor Timur. Sejak itu TimTim selalu menjadi daerah operasi militer rutin yang rawan terhadap tindak kekerasan aparat RI.

4

Kasus-kasus di Aceh pra DOM

1976-1989

Ribuan

Semenjak dideklarasikannya GAM oleh Hasan Di Tiro, Aceh selalu menjadi daerah operasi militer dengan intensitas kekerasan yang tinggi.

5

Kasus-kasus di Papua

1966-…..

Ribuan

Operasi militer intensif dilakukan oleh TNI untuk menghadapi OPM. Sebagian lagi berkaitan dengan masalah penguasaan sumber daya alam, antara perusahaan tambang internasional, aparat negara, berhadapan dengan penduduk local

6

Kasus Dukun Santet Banyuwangi

1998

puluhan

Adanya pembantaian terhadap tokoh masyarakat yang dituduh dukun santet.

Sumber :  Monitoring KontraS (Komisi Untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan)

Tidak hanya kasus di atas saja yang berlalu tanpa adanya proses hukum, beberapa kasus pelanggaran HAM ringan pun ada yang belum ditangani secara serius berdasarkan proses hukum yang berlaku di Indonesia. Kasus pelanggaran HAM ringan itu diantaranya kasus kekerasan terhadap wanita dan anak-anak, kasus perdanggangan wanita dan anak di bawah umur, kasus pemerolehan pendidikan yang layak, dan masih banyak lagi kasus pelanggaran HAM ringan lainnya.

Kasus pelanggaran HAM baik berat maupun ringan tidak bisa dihindarkan dalam berbagai bidang kehidupan, temasuk di bidang pendidikan. Salah satu contoh kasus HAM ringan yang terjadi di dunia pendidikan yang begitu kontroversial adalah kasus yang terjadi si sebuah SMA di Pangkal Pinang tahun 2010 lalu. Kasus tersebut bermula dari pernyataan empat siswa SMA Pangkal Pinang, Kepulauan Riau di jejaring sosial facebook mengenai pihak sekolahnya. Pernyataan keempat siswa tersebut akhirnya berujung dengan dijatuhkanyan sanksi terberat yaitu pemulangan kembali keempat siswa tersebut kepada orang tuanya. Hal ini terjadi karena pihak sekolah merasa nama baik instansi mereka telah tercemar akibat pernyataan keempat siswa tadi.

2.3.2  Analisis Kasus Pelanggaran HAM di Dunia Pendidikan

Kasus-kasus pelanggaran HAM yang banyak terjadi di Indonesia, memungkinkan penyelesaian dan penegakan HAM secara adil bagi semua pihak. Banyak diantara kasus-kasus pelanggaran HAM yang terjadi masih menimbulkan permasalahan di kemudian hari bagi kedua belah pihak. Hal ini terjadi semata-mata karena pengadilan atas pelanggaran HAM yang terjadi masih dirasa berat sebelah atau hanya mementingkan kepentingan salah satu pihak saja. Pada dasarnya, kasus-kasus pelanggaran HAM seyogyanya diselesaikan dengan memperhatikan kepentingan kedua belah pihak, yaitu pihak yang terlanggar HAMnya dan pihak yang melanggar HAM. Walau dirasa sulit, akan tetapi proses penegakan HAM yang adil harus terus diupayakan. Dengan memperhatikan kepentingan kedua belah pihak yang terkait kasus dan berdasarkan landasan hukum yang konkret, maka penegakan HAM bisa diupayakan dengan seadil-adilnya.

Kasus HAM yang terjadi  dalam dunia pendidikan yang melibatkan empat siswa SMA Pangkal Pinang, Kepulauan Riau adalah salah satu contoh kasus penegakan HAM yang dirasa masih belum memberikan keadilan bagi kedua belah pihak. Bagaimana tidak, akibat pernyataan keempat siswa tersebut di jejaring social facebook akhirnya mereka harus dikeluarkan dari sekolah. Mungkin sudah kelewatan jika empat siswa SMA Tanjung Pinang tersebut menghina pihak sekolahnya di facebook yang bisa saja dibaja oleh semua orang. Akan tetapi, apakah mereka pantas di keluarkan dari sekolah? Tidakkah hukuman itu terlalu berat? Apakah kepala sekolah dan dewan guru tidak memiliki kebijakan lain?

Jika di telaah lebih dalam, keputusan sekolah untuk mengeluarkan keempat siswa SMA Tanjung Pinang dari sekolah secara tidak langsung telah melanggar hak mereka untuk mendapatkan pendidikan. Bukankah dalam UUD 1945 sebagai landasan konstitusional penegakan HAM di Indonesia telah ada jaminan mengenai hak pendidikan seperti yang tertuang dalam pasal 31 yang berbunyi “Setiap warga negara berhak mendapat pendidikan”. Selain itu akses rakyat terhadap pendidikan juga telah dituangkan dalam pasal 5 UU Sisdiknas yang menyatakan:

  1. Setiap Warga Negara mempunyai hak yang sama untuk memperoleh pendidikan yang bermutu.
  2. Warga Negara yang memiliki fisik , emosional, mental, intelektual, dan/atau sosial berhak memperoleh pendidikan khusus.
  3. Warga Negara di daerah terpencil atau terbelakang serta masyarakat adat yang terpencil berhak memperoleh pendidikan khusus.
  4. Warga Negara yang memiliki potensi kecerdasan dan bakat istimewa berhak memperoleh pendidikan khusus.
  5. Warga Negara berhak mendapatkan kesempatan meningkatkan pendidikan sepanjang hayat.

Dari pernyataan diatas, jelas bahwa hak setiap warga negara untuk memperoleh pendidikan telah dijamin oleh konstitusi. Penegakan HAM sudah sepantasnya menjadi tanggungjawab seluruh lapisan masyarakat, termasuk juga insan pendidikan. Keputusan pihak sekolah untuk mengeluarkan empat siswa SMA Tanjung Pinang dari sekolah kerena membuat pernyataaan “tak sepantasnya” mengenai pihak sekolah di facebook dirasa masih kurang tepat. Keputusan tersebut bisa saja menimbulkan polemik baru dikemudian hari bagi keempat siswa. Kita tahu bahwa keputusan untuk memberikan sanksi mengeluarkan siswa dari sekolah merupakan keputusan yang di buat karena adanya pelanggaran berat oleh siswa. Bukan tidak mungkin nantinya setelah siswa di keluarkan dari sekolah, mereka justru kesulitan untuk mendapatkan sekolah lain. Berdasarkan hal tersebut, keputusan sekolah untuk mengeluarkan keempat siswanya dari sekolah secara tidak langsung menghalang-halangi hak mereka untuk mendapatkan pendidikan.

Sudah sepantasnya pengadilan atas pelanggaran HAM dilakukan dengan seadil-adilnya. Dari persoalan diatas dapat disimpulkan bahwa penyelesaian kasus pelanggaran HAM hanya mementingkan kepentingan satu pihak saja. Dimana pihak tersebut adalah pihak yang dilanggar HAMnya, dalam kaitanya dengan kasus tersebut adalah pihak sekolah. Pihak sekolah merasa nama baik instansi sekolah menjadi tercemar akibat pernyataan keempat siswa SMA Pangkal Pinang tersebut. Akan tetapi disini sekolah justru membuat keputusan yang menimbulkan pelanggran HAM lainya, yaitu pelanggaran HAM atas pendidikan keempat siswa tersebut. Jadi, keputusan untuk mengeluarkan sanksi terberat terhadap keempat siswa tersebut bisa lebih dipertimbangkan lagi, mengingat kasus ini juga merupakan kasus internal sekolah. Seyogyanya sekolah dapat memberikan sanksi yang lebih edukatif  terhadap siswa. Selain dapat menimbulkan efek jera, sanksi tersebut juga dapat memberikan pendidikan kepada siswa tanpa menimbulkan polemik baru di kemudian hari.

2.4  Upaya Penegakan HAM di Dunia Pendidikan Indonesia

Pentingnya pendidikan selain untuk mencerdaskan kehidupan bangsa, untuk memajukan Hak Asasi Mnusia di Indonesia, pendidikan juga menjadi alat penting untuk memajukan pengetahuan, serta harkat dan martabat bangsa Indonesia. Selain pendidikan sebagai suatu hak yang diberikan berdasarkan konstitusi, pendidikan juga menjadi suatu kewajiban yang diberikan oleh negara kepada rakyatnya. Pendidikan merupakan hak konstitusional, yang dijamin implementasinya secara nasional berdasarkan konstitusi. Di Indonesia hak ini diakui dan dijamin di dalam UUD 1945. Tanggung jawab negara di dalam pendidikan dituangkan di dalam pasal-pasal dalam UUD 1945, dan sasaran pendidikan secara konkret adalah “….mencerdaskan kehidupan bangsa….” Sebagaimana yang tertuang di dalam pembukaan UUD 1945.

Berangkat dari hal tersebut, sudah sepantasnya seluruh warga negara Indonesia mengupayakan kemajuan pendidikan di Indonesia. Hal sentral yang perlu diperhatikan adalah upaya memajukan pendidikan sangat erat kaitanya dengan pemenuhan hak atas pendidikan. Kasus yang terjadi di Pangkal Pinang sekitar tahun 2010 lalu telah mengingatkan kita tentang bagaimana hak atas pendidikan ini dipandang sebelah mata. Keputusan sekolah unuk mengeluarkan keempat siswa yang membuat pernyataan “tak sepantasnya” di facebook dirasa terlalu berlebihan sehingga menghalang-halangi mereka untuk memperoleh hak atas pendidikan mereka.

Kasus keempat siswa SMA Pangkal Pinang tersebut seharusnya bisa diselesaikan dengan cara yang lebih edukatif. Pemberian sanksi untuk mengeluarkan siswa hanya akan membuat hak keempat siswa tersebut untuk mendapatkan pendidikan menjadi terhalangi. Pihak sekolah bisa saja menyelesaikan kasus tersebut dengan cara mediasi antara kedua belah pihak, dalam kaitanya dengan kasus ini adalah keempat siswa SMA Pangkal Pinang dan juga pihak sekolah yang merasa nama baiknya tercemar. Bila perlu sekolah merangkul Dinas Pendidikan daerah setempat unutuk menjadi mediator atas kasus tersebut. Dengan begitu mungkin kasus tersebut bisa diselesaikan dengan lebih adil lagi bagi kedua belah pihak. Melalui mediasi, keempat siswa yang bersangkutan dengan kasus tersebut dapat meminta maaf langsung kepada pihak yang bersangkutan serta manjelaskan duduk permasalahan yang sebenarnya. Sementara pihak sekolah yang bersangkutan diharapkan dapat berbesar hati untuk memaafkan keempat siswa tersebut. Dengan mediasi tersebut, sekolah juga dapat mempertimbangkan keputusan sanksi yang seadil-adilnya terhadap keempat siswa tersebut. Sanksi tidak harus berupa sanksi terberat yaitu mengeluarkan siswa dari sekolah. Namun untuk membuat efek jera dan agar tindakan tersebut tidak ditiru oleh siswa yang lain sanksi dapat berupa pemberian skorsing terhadap siswa. Perlu juga diingat pemberian skorsing juga tidak bisa seenaknya saja, perlu ada pertimbangan yang matang atas pemberian lama skorsing terhadap siswa. Pemeberian sanksi tersebut akan terlihat lebih edukatif bagi siswa dan tentunya nama baik instansi sekolah juga akan tetap terjaga.

 

3.      PENUTUP

3.1 Kesimpulan

HAM dapat diartikan sebagai hak dasar yang dibawa manusia sejak lahir, sebagai anugerah Tuhan Yang Maha Esa, dan tidak dapat diganggu gugat atau dicabut oleh siapapun juga dan tanpa hak dasar itu manusia akan kehilangan harkat dan martabat kemanusiaannya sebagai manusia. Dalam pelaksanaanya, Hak Asasi Manusia (HAM) dibagi atas berbagai jenis, yaitu hak asasi pribadi / personal right, hak asasi politik / political right, hak azasi hukum / legal equality right, hak azasi ekonomi / property rigths, hak asasi peradilan / procedural rights, hak asasi sosial budaya / social culture right. HAM di Indonesia tercermin dalam landasan hukum penegakanya, yaitu landasan idiil, landasan konstitusiona, landasan operasional.

Kasus pelanggaran HAM baik berat maupun ringan tidak bisa dihindarkan dalam berbagai bidang kehidupan, temasuk di bidang pendidikan. Salah satu contoh kasus HAM ringan yang terjadi di dunia pendidikan yang begitu kontroversial adalah kasus yang terjadi si sebuah SMA di Pangkal Pinang tahun 2010 lalu. Kasus tersebut berujung pada dikeluarkanya keempat siswa tersebut dari sekolah. Keputusan sekolah untuk mengeluarkan keempat siswa SMA Tanjung Pinang dari sekolah secara tidak langsung telah melanggar hak mereka untuk mendapatkan pendidikan. Dalam UUD 1945 juga telah dijelaskan dalam pasal 31 bahwa setiap warga negara berhak mendapat pendidikan. Seyogyanya sekolah dapat membuat kebijakan yang lebih adil dalam penyelesaian kasus tersebut. Sekolah dapat mengupayakan penyelesaian kasus tersebut dengan cara mengadakan mediasi antara kedua belah pihak. Melalui mediasi, diharapkan kedua belah pihak dapat duduk bersama dalam penyelesaian kasus. Dengan mediasi tersebut, sekolah juga dapat mempertimbangkan keputusan sanksi yang seadil-adilnya terhadap keempat siswa tersebut. Sanksi tidak harus berupa keputusan untuk  mengeluarkan siswa dari sekolah. Namun untuk membuat efek jera dan agar tindakan tersebut tidak ditiru oleh siswa yang lain sanksi dapat berupa pemberian skorsing terhadap siswa.

3.2  Saran

Dari salah satu kasus pelanggaran HAM di dunia pendidikan diatas, kita dapat bercermin bagaimana penegakan HAM di negara kita masih kurang. Perlu adanya kesadaran semua pihak untuk mengupayakan penegakan HAM. Tidak perlu hanya menggantungkan diri pada pemerintah, tetapi seluruh lapisan rakyat Indonesia harus mengupayakan penegakan HAM.

DAFTAR RUJUKAN

Hidayat, Komarudin dan Azra, Azyumardi. 2008. Pendidikan Kewargaan ( Civic Education). Jakarta : Kencana

Muladi, H. 2009. HAK ASASI MANUSIA. Bandung: PT.Refika Aditama

. 2011. http://emperordeva.wordpress.com/about/sejarah-hak-asasi-manusia/ (diakses tanggal14 September 2011/ 19.00)

. 2011. http://id.shvoong.com/books/guidance-self-improvement/1870538-hak-asasi-manusia-ham/#(diakses tanggal14 September 2011/ 19.15)

. 2011. http://www.kaskus.us/showthread.php?t=3877536 (diakses tanggal14 September 2011/ 19.20)

. 2011. http://ivantoebi.wordpress.com/2009/03/29/perkembangan-ham-di-indonesia/ (diakses tanggal14 September 2011/ 19.30)

. 2011. http://pusham.uii.ac.id/ham/11_Chapter5.pdf (diakses tanggal14 September 2011/ 19.35)

. 2011. http://www.komnasham.go.id/ (diakses tanggal14 September 2011/ 19.45)

. 2011. http://sii-lukman-oneheart.blogspot.com/2011/03/implementasi-ham-di-indonesia.html (diakses tanggal14 September 2011/ 19.50)

. 2011. http://ipanghsatanic.blogspot.com/2011/04/bentuk-dan-sistem-ham-di-indonesia(diakses tanggal 16 September 2011/ 18.15)

. 2010. http://media.kompasiana.com/new-media/2010 (diakses tanggal 16 September 2011/ 16:30)

 

 
6 Komentar

Ditulis oleh pada Oktober 8, 2012 in Uncategorized

 

KONSEP DASAR SEJARAH

  1. PENDAHULUAN

1.1  Latar Belakang

Pengertian sejarah berasal dari bahasa Arab, yakni dari kata syajaratun yang memiliki arti pohon kayu. Pengertian pohon kayu di sini adalah adanya suatu kejadian, perkembangan atau pertumbuhan tentang sesuatu hal (peristiwa) dalam suatu kesinambungan (kontinuitas). Ilmu sejarah sering dikaitkan dengan politik, padahal yang sesungguhnaya ilmu sejarah itu memiliki arti yang cangkupannya dapat lebih luas karena berhubungan dengan kejadian masyarakat di masa lalu yang dapat dilihat dari segi ilmu-ilmu sosial lainnya, seperti sosiologi, antropologi budaya, psikologi, geografi, dan ilmu ekonomi. Sehingga sejarah dan ilmu-ilmu sosial saling berkaitan dalam pembahasannya sesuai kajian dan objek yang dipelajari (no name. 2012. http:/direktoratfile.UPI/html).

Sejarah adalah studi tentang kehidupan manusia di masa lalu. Para sejarawan tertarik dengan semua aspek kegiatan manusia di masa lampau baik dalam bidang politik, ekonomi, hukum, militer, sosial, keagamaan, kreativitas (seperti yang berkaitan dengan seni, musik, arsitekur Islam, literatur), keilmuan dan intelektual. Hal itulah yang membuat para ilmuwan mengkaji tentang sejarah di masa lampau mengenai berbagai bidang kehidupan (no name. 2008. Hakekat dan Ruang Lingkup Sejarah. http://sejarahdonesiamerdeka.blogspot. com/).

Adapun ilmu sejarah sendiri adalah ilmu yang digunakan untuk mempelajari peristiwa penting masa lalu manusia. Pengetahuan sejarah meliputi pengetahuan akan kejadian-kejadian yang sudah lampau serta pengetahuan akan cara berpikir secara historis.

Ilmu sejarah mempunyai cakupan yang luas dalam pembahasanya. Hal ini dikarenakan kajiannya yang mencakup semua bidang kehidupan dan keterhubungannya dengan ilmu-ilmu sosial yang lain. Oleh karena itu, makalah ini akan membahas lebih dalam lagi mengenai pengertian, ruang lingkup, dan konsep dasar sejarah.

1.2  Rumusan Masalah

  1. Apa pengertian dari sejarah?
  2. Bagaimana ruang lingkup sejarah?
  3. Bagaimana konsep dasar sejarah?

1.3  Tujuan

  1. Untuk mengetahui pengertian dari sejarah.
  2. Untuk mengetahui ruang lingkup sejarah.
  3. Untuk mengetahui konsep dasar sejarah.

 

2.PEMBAHASAN

2.1    Pengertian Sejarah

Kata sejarah secara harafiah berasal dari kata Arab (شجرة: šajaratun) yang artinya pohon. Dalam bahasa Arab sendiri, sejarah disebut tarikh (تاريخ ). Adapun kata tarikh dalam bahasa Indonesia artinya kurang lebih adalah waktu atau penanggalan. Kata Sejarah lebih dekat pada bahasa Yunani yaitu historia yang berarti ilmu atau orang pandai. Kemudian dalam bahasa Inggris menjadi history, yang berarti masa lalu manusia. Kata lain yang mendekati acuan tersebut adalah Geschichte yang berarti sudah terjadi. Dalam istilah bahasa-bahasa Eropa, asal-muasal istilah sejarah yang dipakai dalam literatur bahasa Indonesia itu terdapat beberapa variasi. Meskipun begitu, banyak yang mengakui bahwa istilah sejarah berasal-muasal dalam bahasa Yunani yaitu historia. Dalam bahasa Inggris dikenal dengan history, bahasa Prancis historie, bahasa Italia storia, bahasa Jerman geschichte yang berarti yang terjadi, dan bahasa Belanda dikenal gescheiedenis. Menilik pada makna secara kebahasaan dari berbagai bahasa di atas dapat ditegaskan bahwa pengertian sejarah menyangkut dengan waktu dan peristiwa.

Berikut ini adalah beberapa pengertian sejarah dari berbagai ahli seajarah, secara lengkapnya adalah sebagai berikut:

  1. J.V. Bryce; Sejarah adalah catatan dari apa yang telah dipikirkan, dikatakan, dan diperbuat oleh manusia.
  2. W.H. Walsh; Sejarah itu menitikberatkan pada pencatatan yang berarti dan penting saja bagi manusia. Catatan itu meliputi tindakan-tindakan dan pengalaman-pengalaman manusia di masa lampau pada hal-hal yang penting sehingga merupakan cerita yang berarti.
  3. Patrick Gardiner; Sejarah adalah ilmu yang mempelajari apa yang telah diperbuat oleh manusia.
  4. Roeslan Abdulgani; Ilmu sejarah adalah salah satu cabang ilmu pengetahuan yang meneliti dan menyelidiki secara sistematis keseluruhan perkembangan masyarakat serta kemanusiaan di masa lampau beserta kejadian-kejadian dengan maksud untuk kemudian menilai secara kritis seluruh hasil penelitiannya tersebut, untuk selanjutnya dijadikan perbendaharaan pedoman bagi penilaian dan penentuan keadaan sekarang serta arah proses masa depan.
  5. Moh. Yamin; Sejarah adalah suatu ilmu pengetahuan yang disusun atas hasil penyelidikan beberapa peristiwa yang dapat dibuktikan dengan bahan kenyataan.
  6. Ibnu Khaldun; Sejarah didefinisikan sebagai catatan tentang masyarakat umum manusia atau peradaban manusia yang terjadi pada watak/sifat masyarakat itu.
  7. Moh. Ali; Dalam bukunya Pengantar Ilmu Sejarah Indonesia, dipertegas pengertian sejarah adalah sebagai berikut: (1) jumlah perubahan-perubahan, kejadian atau peristiwa dalam kenyataan di sekitar kita, (2) cerita tentang perubahan-perubahan, kejadian, atau peristiwa dalam kenyataan di sekitar kita, (3) ilmu yang bertugas menyelidiki perubahan-perubahan, kejadian, dan atau peristiwa dalam kenyataan di sekitar kita.

Dari beberapa uraian di atas dibuat kesimpulan sederhana bahwa sejarah adalah suatu ilmu pengetahuan yang mempelajari segala peristiwa atau kejadian yang telah terjadi pada masa lampau dalam kehidupan umat manusia. Dalam kehidupan manusia, peristiwa sejarah merupakan suatu peristiwa yang abadi, unik, dan penting. Peristiwa yang abadi adalah peristiwa sejarah yang tidak berubah-ubah dan tetap dikenang sepanjang masa. Peristiwa yang unik adalah peristiwa sejarah yang hanya terjadi satu kali dan tidak pernah terulang persis sama untuk kedua kalinya. Sementara peristiwa yang penting adalah peristiwa sejarah yang mempunyai arti dalam menentukan kehidupan orang banyak (http://id.wikipedia.org/wiki/Sejarah).

2.2    Ruang Lingkup Sejarah

Pengertian sejarah secara umum dari para ahli ialah memiliki makna sebagai cerita atau kejadian yang benar-benar telah terjadi pada masa lalu. Kemudian disusul oleh Depdiknas yang memberikan pengertian sejarah sebgai mata pelajaran yang menanamkan pengetahuan dan nilai-nilai mengenai proses perubahan dan perkembangan masyarakat Indonesia dan dunia dari masa lampau hingga kini (Depdiknas,2003:1). Namun, yang jelas kata kuncinya bahwa sejarah merupakan suatu penggambaran ataupun rekonstruksi peristiwa, kisah, maupun cerita yang benar-benar telah terjadi pada masa lalu. Pada umunya, para ahli sepakat untuk membagi peranan dan kedudukan sejarah yang terbagi atas tiga (3) hal yakni, sejarah sebagai peristiwa, sejarah sebagai ilmu dan sejarah sebagai cerita (Ismaun, 1993: 277). Untuk lebih rinci akan dijelaskan sebagai berikut:

2.2.1   Sejarah sebagai Peristiwa

Adalah sesuatu yang terjadi pada masyarakat manusia di masa lampau. Para ahli pun mengelompokkan sejarah agar dapat memudahkan kita untuk memahaminya yaitu :

  1. Pembagian sejarah secara sistematis; pembagian sejarah atas beberapa tema. Contoh : sejarah politik, sejarah sosial, sejarah kebudayaan, sejarah perekononiam, sejarah agama, sejarah pendidikan dan sebagainya.
  2. Pembagian sejarah berdasarkan periode waktu; sejarah Indonesia dimulai dari zaman prasejarah, zaman pengaruh Hindhu-Budha, zaman pengaruh Islam, zaman kekuasaan Belanda, zaman pergerakan nasional, zaman pendudukan Jepang, zman kemerdekaan, zaman revolusi fisik, orde lama, orde baru dan orde reformasi.
  3. Pembagian sejarah berdasarkan unsur ruang; dalam sejarah regional dapat menyangkut sejarah dunia, tetapi ruang lingkupnya lebih terbatas oleh persamaan karakteristik, baik fisik maupun sosial budayanya. Contoh : sejarah Eropa, sejarah Asia Tenggara, sejarah Afrika Utara dan sebagainya.

Sejarah sebagai peristiwa sering pula disebut sebagai kenyataan dan serba objektif (Ismaun, 1993:279). Artinya, peristiwa-peristiwa tersebut benar-benar terjadi dan didukung oleh evidensi-evidensi yang menguatkan, seperti beruapa saksi mata (witness) yang dijadikan sumber-sumber sejarah (historical sources), peninggalan-peninggalan (relics atau remains) dan catatan-catatan (recods) (Lucey, 1984:27). Selain itu, dapat pula peristiwa itu diketahui dari sumber-sumber yang bersifat lisan yang disampaikan dari mulut ke mulut. Menurut Sjamsudin (1996:78), ada dua macam sumber lisan. Pertama, sejarah lisan (oral history), contohnya ingatan lisan (oral reminiscence), yaitu ingatan tangan pertama yang dituturkan secara lisan oleh orang-orang yang diwawancarai oleh sejarawan. Kedua, taridisi lisan (oral tardisition), yaitu narasi dan deskripsi dari orang-orang dan peristiwa-peristiwa pada masa lalu yang disampaikan dari mulut ke mulut  selama beberapa generasi.

2.2.2    Sejarah sebagai Ilmu

Sejarah dikategorikan sebagai ilmu karena dalam sejarah memiliki “batang tubuh keilmuan” (the body of knowledge), metodologi yang spesifik. Sejarahpun memliki struktur keilmuan tersendiri, baik dalam fakta, konsep, maupun generalisasinya. Kedudukan sejarah di dalam ilmu pengetahuan digolongkan ke dalam beberapa kelompok.

  1. Ilmu sosial, karena menjelaskan perilaku sosial. Fokus kajiannya menyangkut proses-proses sosial (pengaruh timbal balik antara kehidupan aspek sosial yang berkaitan satu sama lainnya) beserta perubahan-perubahan sosial.
  2. Seni atau art. Sejarah digolongkan dalam satra. Herodotus (484-425 SM) yang digelari sebagai “bapak Sejarah” beliaulah yang telah memulai sejarah itu sebagai cerita (story telling) dan sejak saat itu sejarah telah dimasukkan kedalam ilmu-ilmu kemanusiaan atau  humaniora (Sjamsudin, 1996:189-190). Sejarah dikategorikan sebagai ilmu humaniora, terutama karena dalam memelihara dan merekm warisan budaya serta menafsirkan makna perkembangan umat manusia. Itulah sebabnya dalam dalam tahap histografi dan eksplanasi, sejarah memerlukan sentuhan-sentuhan estetika atau keindahan.

2.2.3   Sejarah sebagai Cerita

Dalam sejarah sebagai cerita merupakan suatu karya yang dipengaruhi oleh subjektivitas sejarawan. Hal ini berarti sejarah memuat unsur-unsur dari subjek, si penulis atau sejarawan sebagai subjek turut serta mempengruhi atau memberi “warna” , atau “rasa” sesuai dengan “kacamata” atau selera (Kartodirjo, 1992:62). Dilihat dari ruang lingkupnya terutama pembagian sejarah secara tematik, Sjamsudin dan Burke mengelompokkannya dalam belasan jenis sejarah, yaitu sejarah sosial, sejarah ekonomi, sejarah kebudayn, sejarah demografi, sejarah politik, sejarah kebudayaan rakyat, sejarah intelektual, sejarah keluarga, sejarah etnis, sejarah psikologi dan psikologi histori, sejarah pendidikan dan sejarah medis (no name. 2012. http:/direktoratfile.UPI/html).

2.3  Konsep Dasar Sejarah

Sejarah merupakan cabang ilmu pengetahuan yang mengkaji secara sistematis keseluruhan perkembangan proses perubahan dinamika kehidupan masyarakat dengan segala aspek kehidupannya yang terjadi di masa lampau. Masa lampau itu sendiri merupakan sebuah masa yang sudah terlewati. Masa lampau selalu terkait dengan konsep-konsep dasar berupa waktu, ruang, manusia, perubahan, dan kesinambungan atau when, where, who, what, why, dan How (no name. 2012. http:/direktoratfile.UPI/html).

Beberapa konsep yang dikembangkan dalam ilmu sejarah seperti perubahan, peristiwa, sebab dan akibat, nasionalisme, peradaban, perbudakan, waktu, feminisme, liberalisme, dan konservatisme. Penjelasan mengenai konsep-konsep tersebut adalah sebagai berikut:

2.3.1    Perubahan

Konsep perubahan merupakan istilah yang mengacu kepada sesuatu hal yang menjadi “tampil berbeda”. Konsep tersebut demikian pentng dalam sejarah dan pembelajaran sejarah, mengingat sejarah itu sendiri pada hakikatnya adalah perubahan. Seorang futuris ternama Amerika Serikat Alvin Toffler (1981) mengemukakan bahwa perubahan tidak sekedar penting dalam kehidupan, tetapi perubahan itu sendiri adalah kehidupan.

 

 

2.3.2    Peristiwa

Konsep peristiwa memiliki arti sebgaai suatu kejadian yang menarik maupun luar biasa karena memiliki keunikan. Dalam penelitian sejarah, peristiwa selalu menjadi objek kajian, mengingat salah satu karakteristik ilmu sejarah adalah mencari keunikan-keunikan yang terjadi pada peristiwa tertentu, dengan penekanan pada tradisi-tradisi relativisme.

2.3.3    Sebab dan Akibat

Istilah sebab merujuk kepada pengertian faktor-faktor determinan fenomena pendahulu yang mendorong terjadinya sesuatu perbuatan, perubahan, maupun peristiwa berikutnya, sekaligus sebagai suatu kondisi yang mendahului peristiwa. Sedangkan akibat adalah sesuatu yang menjadikan kesudahan atau hasil suat perbuatan maupun dampak dan peristiwa.

2.3.4    Nasionalisme

Konsep nasionalisme, secara sederhana memiliki arti rasa kebangsaan, dimana kepentingan negara dan bangsa mendapat perhatian besardalam kehidupan berbangsa dan bernegara.

2.3.5    Kemerdekaan/ Kebebasan

Konsep kemerdekaan atau kebebasan adalah nilai utama dalam kehidupan politik bagi setiap negara dan bangsa maupun umat manusia yang senantiasa diagung-agungkan, sekalipun tidak selamanya dipraktikkan. Arti penting kemerdekaan ini dapat dilihat pada ketentuan yang mengatur hak-hak asasi manusia, sebagaimana tercantum dalam Deklarasi Hak-Hak Manusia Universal yang disetujui dengan suara bulat oleh Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa tanggal 10 Desember 1948.

2.3.6    Kolonialisme

Konsep kolonialisme merujuk kepada bagian imperialisme dalam ekspansi bangsa-bangsa Eropa Barat ke berbagai wilayah lainnya di dunia sejak abad ke-15 dan 16. Pada puncak perkembangannya, kolonialisme merajalela pada abad ke-19. Dimana hampir setiap negara di Eropa memiliki daerah jajahan di Asia, Afrika, dan Amerika.

2.3.7    Revolusi

Konsep revolusi menunjuk pada suatu pengertian tentang perubahan sosial politik yang radikal, berlangsung cepat, dan besar-besaran. Revolusi terjadi ketika berbagai kesulitan perang dan krisis keuangan negara berhasil diatasi, namun memiliki institusi-institusi yang rentan terhadap revolusi. Skocpol yang mengidentifikasi tiga ciri kelembagaan yang menyebabkan kerentanan revolusi tersebut, yaitu:

  1. Lembaga militer negara sangat inferior terhadap militer dari negara-negara pesaingnya.
  2. Elite yang otonom mampu menentang atau menghadang implementasi kebijaksanaan yang dijalankan pemerintah pusat.
    1. Kaum petani memiliki organisasi pedesaan yang otonom.

2.3.8    Fasisme

Konsep fasisme atau facism adalah nama pengorganisasian pemerintah dan masyarakat secara totaliter oleh kediktatoran partai tunggal yang sangat memiliki rasa nasionalis yang sempit, rasialis, militeristis, dan imperialis.

 

2.3.9    Komunisme

Pada dasarnya, konsep dari istilah komunisme merujuk kepada setiap pengaturan sosial yang didasarkan pada kepemilikan, produksi, konsumsi, dan swapemerintahan yang diatur secara komunal atau bersama-sama.

2.3.10     Peradaban

Konsep peradaban atau civilization merupakan konsep yang merujuk pada suatu entitas kultural seluruh pandangan hidup manusia yang mencakup nilai, norma, institusi, dan pola pikir terpenting dari suatu masyarakat yang terwariskan dari generasi ke generasi (Bozeman dalam Hungtinton, 1998:41). Selain itu, peradaban menunjuk kepada suatu corak maupun tingkatan moral yang menyangkut penilaian terhadaptotalitas kebudayaan. Jadi, peradaban jauh melebihi luasnya dari suatu kebudayaan yang saling mempengaruhi.

2.3.11     Perbudakan

Pada hakikatnya, konsep perbudakan atau siavery adalah istilah yang meggambarkan suatu kondisi dmana seseorang maupun kelompok tidak memiliki kedudukan dan peranan sebagai manusia yang memiliki hak asasi sebagai manusia yang layak.

2.3.12     Waktu

Konsep waktu dalam hal ini (hari,tanggal, bulan, tahun, windu, dan ahad) merupakan konsep esensial dalam sejarah. Begitu pentingnya mengenai waktu yang digunakan baik pada riset historis dan empiris dalam prespektif kronologis, fungsional, strukturalis, maupun simbolis. Secara alternatif, ilmuwan atau sejarawan dapat menggunakan penempatan subjektif darisaat kemarin, sekarang, dan akan datang. Mengenai pentingnya pemahaman tentang waktu, menurut Sztompka (2004: 58-59) terdapat enem fungsi waktu, yaitu (a) sebagai penyelaras tindakan, (b) sebagai koordinasi, (c) sebgai bagian dalam tahapan atau rentetan peristiwa, (d) menempati ketepatan,(e) menentukan ukuran, (f) untuk membedakan suatu masa tertentu dengan lainnya.

2.3.13     Fenimisme

Istilah fenimisme adalah nama suatu gerakan emansipasi wanita dari subordinasi pria. Menurut Maggie Humm (2000:354), semua gerakan feminis mengandung tiga unsur asumsi pokok. Pertama, gender adalah suatu konstruksi yang menekan kaum wanita sehingga cenderung menguntungkan pria. Kedua, konsp patriarki-dominasi kaum pria dalam lembaga-lembaga sosial melandasi konstruk tersebut. Ketiga, pengalaman dan pengetahuan kaum wanita harus dilibatkan untuk mengembangkan suatu masyarakatnonseksis di masa mendatang.

2.3.14     Liberalisme

Konsep liberalisme mengacu kepada sebuah doktrin yang maknanya hanya dapat diungkapkan melalui penggunaan kata-kata sifat yang menggambarkan nuansa-nuansa khusus.

2.3.15     Konservatisme

Istilah konservatisme merujuk kepada doktrin yang menyakini bahwa realitas suatu masyarakat dapat ditemukan pada perkembangan sejarahnya. Oleh karena itu, pemerintah membatasi diri dalam campurtangan terhadap perilaku kehidupan masyarakatnya, dalam arti tidak boleh melupakan akar-akar sejarahnya (no name. 2012. http:/direktoratfile.UPI/html)

 

3.        PENUTUP

3.1    Simpulan

Kata sejarah secara harafiah berasal dari kata Arab (شجرة: šajaratun) yang artinya pohon. Dalam istilah bahasa-bahasa Eropa, asal-muasal istilah sejarah yang dipakai dalam literatur bahasa Indonesia terdapat beberapa variasi. Meskipun begitu, banyak yang mengakui bahwa istilah sejarah berasal-muasal dalam bahasa Yunani historia dan dalam bahasa Inggris dikenal dengan history. Menilik pada makna secara kebahasaan dari berbagai bahasa di atas dapat ditegaskan bahwa pengertian sejarah menyangkut dengan waktu dan peristiwa. Berdasarkan hal diatas dapat disimpulkan bahwa sejarah adalah suatu ilmu pengetahuan yang mempelajari segala peristiwa atau kejadian yang telah terjadi pada masa lampau dalam kehidupan umat manusia.

Pada umunya, para ahli sepakat untuk membagi peranan dan kedudukan sejarah yang terbagi atas tiga (3) hal yakni, sejarah sebagai peristiwa, sejarah sebagai ilmu dan sejarah sebagai cerita. Dalam sejarah, masa lampau selalu terkait dengan konsep-konsep dasar berupa waktu, ruang, manusia, perubahan, dan kesinambungan atau when, where, who, what, why, dan How. Sehingga, Konsep dasar yang dikembangkan dalam ilmu sejarah seperti perubahan, peristiwa, sebab dan akibat, nasionalisme, peradaban, perbudakan, waktu, feminisme, liberalisme, dan konservatisme.

3.2  Saran

Bagi guru hendaknya dapat mengajarkan sejarah sesuai dengan objek kajiannya. Terkait dengan kajian sejarah yang mempelajari masa lalu, hendaknya

guru dapat mengajarkanya sebagai suatu pelajaran yang dapat dimanfaatkan  di masa sekarang sebagai sebuah pengalaman yang berharga untuk dapat menjalankan kehidupan yang lebih baik.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DAFTAR RUJUKAN

 

Fakih, Samlawi,dkk. 1998. Konsep Dasar IPS. Depdikbud : Bandung

               . 2012. Konsep Dasar Sejarah. (Online), (http:/direktoratfile.UPI/html),

diakses pada 16 Maret 2012/ 13.00 WIB

               . 2008. Hakekat dan Ruang Lingkup Sejarah. (Online),

(http://sejarahdonesiamerdeka.blogspot.com/), diakses pada 16 Maret 2012/ 13.15 WIB

               .2012. Sejarah. (Online), (http://id.wikipedia.org/wiki/Sejarah), diakses

pada 16 Maret 2012/ 13.30 WIB

 
Tinggalkan komentar

Ditulis oleh pada September 28, 2012 in Uncategorized

 

PENERAPAN PENDEKATAN BRAIN BASED LEARNING(BBL) DALAM PEMBELAJARAN MATEMATIKA DI SEKOLAH DASAR

Abstrak: Pembelajaran matematika banyak memuat konsep-konsep abstrak. Siswa membutuhkan koneksi matematis yang baik untuk dapat mempelajari konsep-konsep abstrak tersebut. Dalam peningkatan koneksi matematis, guru perlu mengoptimalkan kerja otak. Salah satu pembelajaran yang dapat mengoptimalkan kerja otak adalah dengan penerapan pendekatan Brain Based Learning (BBL). Penerapan pendekatan Brain Based Learning (BBL) dalam pembelajaran matematika diharapkan dapat memberikan kesempatan pada siswa untuk mengasah kemampuan berpikir, khususnya kemampuan berpikir matematis, termasuk kemampuan berpikir matematis tingkat tinggi.

Kata-kata kunci: brain based learning, pembelajaran matematika, sekolah dasar

Mata pelajaran matematika merupakan pelajaran wajib bagi setiap peserta didik di  tingkat Sekolah Dasar. James (1976) dalam kamus matematikanya mengatakan bahwa matematika adalah ilmu tentang logika mengenai bentuk, susunan, besaran, dan konsep-konsep yang berhubungan satu dengan yang lainnya dengan jumlah yang banyak yang terbagi ke dalam tiga bidang, yaitu aljabar, analisis dan geometri. Ciri yang sangat penting dalam matematika adalah disiplin berpikir yang didasarkan pada berpikir logis, konsisten, inovatif dan kreatif.

Pembelajaran matematika banyak memuat konsep-konsep abstrak. Hal inilah yang sering dianggap menjadi kesulitan bagi siswa untuk mempelajari matematika. Pada umunya siswa merasa kesulitan untuk mengaplikasikan pengetahuan matematika yang dimilikinya dalam kehidupan nyata (Ruspiani Gordah, 2009: 4). Padahal apabila dikaji lebih mendalam kegiatan manusia sendiri merupakan kegiatan matematika.

Aktivitas manusia tidak bisa dilepaskan dari aktivitas matematika. Hal inilah yang seharusnya menjadi perhatian bagi guru. Guru hendaknya dapat melakukan pembelajaran matematika yang dapat meningkatan koneksi matematis siswa. Koneksi matematis tersebut bisa berkaitan dengan koneksi internal dan koneksi eksternal. Koneksi internal meliputi koneksi antar topik matematika, sedangkan koneksi eksternal meliputi koneksi dengan mata pelajaran lain dan koneksi dengan kehidupan sehari-hari. Dalam peningkatan koneksi matematis siswa, guru perlu memperhatikan satu hal penting dalam tubuh manusia yang selama ini kemampuannya masih kurang dioptimalkan, yaitu otak. Dengan metode pembelajaran matematika konvensional yang hanya melibatkan siswa pada kegiatan mendengarkan dan mencatat, siswa cenderung mengasah otak kirinya saja yang hanya memiliki kemampuan daya serap sebesar 20 persen. Sementara 80 persen lagi pada bagian otak lain masih jarang diasah. Padahal belajar dikatakan berhasil bila otak difungsikan secara optimal atau seluruh bagian otak dapat diaktifkan. Oleh karena itu, pembelajaran matematika membutuhkan sebuah pendekatan pembelajaran yang dapat mengoptimalkan kerja otak. Pendekatan pembelajaran tersebut adalah pendekatan Brain Based Learning (BBL).

Berdasarkan pemaparan di atas, penerapan pendekatan Brain Based Learning (BBL) merupakan suatu hal yang perlu diperhatikan dalam pembelajaran matematika. Penerapan pendekatan tersebut sangat penting untuk meningkatkan koneksi matematis siswa. Oleh karena itu, berikut ini akan dijelaskan mengenai penerapan pendekatan Brain Based Learning (BBL)  dalam pembelajaran matematika di Sekolah Dasar.

PEMBELAJARAN MATEMATIKA DI SEKOLAH DASAR

Banyak ahli yang mengartikan pengertian matematika baik secara umum maupun secara khusus. James (1976) dalam kamus matematikanya mengatakan bahwa matematika adalah ilmu tentang logika mengenai bentuk, susunan, besaran, dan konsep-konsep yang berhubungan satu dengan yang lainnya dengan jumlah yang banyak yang terbagi ke dalam tiga bidang, yaitu aljabar, analisis dan geometri. Sementara Herman Hudojo menyatakan bahwa matematika merupakan ide-ide abstrak yang diberi simbol-simbol itu tersusun secara hirarkis dan penalarannya deduktif, sehingga belajar matematika itu merupakan kegiatan mental yang tinggi. Berdasarkan dua pendapat diatas dapat ditafsirkan bahwa ciri yang sangat penting dalam matematika adalah disiplin berpikir yang didasarkan pada berpikir logis, konsisten, inovatif dan kreatif.

Ilmu matematika dikenal sebagai ilmu dedukatif, karena setiap metode yang digunakan dalam mencari kebenaran adalah dengan menggunakan metode deduktif, sedang dalam ilmu alam menggunakan metode induktif atau eksprimen. Namun dalam matematika mencari kebenaran itu bisa dimulai dengan cara deduktif, tapi seterusnya yang benar untuk semua keadaan harus bisa dibuktikan secara deduktif, karena dalam matematika sifat teori/dalil belum dapat diterima kebenarannya sebelum dapat dibuktikan secara deduktif.

Pembelajaran matematika adalah proses pemberian pengalaman belajar kepada siswa melalui serangkaian kegiatan yang terencana sehingga siswa memperoleh kompetensi tentang bahan matematika yang dipelajari. Materi yang dibelajarkan dalam pembelajaran matematika mempunyai sifat abstrak. Hal ini menuntut kemampuan guru untuk dapat mengupayakan metode yang tepat sesuai dengan tingkat perkembangan mental siswa (H.W. Fowlwer dalam Pandoyo,1997:1).

Tujuan umum pendidikan matematika ditekankan kepada siswa untuk memiliki: (1) Kemampuan yang berkaitan dengan matematika yang dapat digunakan dalam memecahkan masalah matematika, pelajaran lain ataupun masalah yang berkaitan dengan kehidupan nyata, (2) Kemampuan menggunakan matematika sebagai alat komunikasi, (3) Kemampuan menggunakan matematika sebagai cara bernalar yang dapat dialihgunakan pada setiap keadaan, seperti berpikir kritis, berpikir logis, berpikir sistematis, bersifat objektif, bersifat jujur, bersifat disiplin dalam memandang dan menyelesaikan suatu masalah. Adapun tujuan pembelajaran matematika di Sekolah Dasar adalah: (1) Mempersiapkan siswa agar sanggup menghadapi perubahan keadaan dalam kehidupan melalui latihan bertindak atas dasar pemikiran logis, rasional, kritis, cermat, jujur dan efektif; (2) Mempersiapkan siswa agar dapat menggunakan matematika dan pola pikir matematika dalam kehidupan sehari-hari dalam mempelajari berbagai ilmu pengetahuan; (3) Menambah dan mengembangkan ketrampilan  berhitung dengan bilangan sebagai alat dalam kehidupan sehari-hari; (4) mengembangkan pengetahuan dasar matematika dasar sebagai bekal untuk melanjutkan kependidikan menengah dan (5) membentuk sikap logis, kritis, kreatif, cermat dan disiplin (Depdikbud, 1996).

PERANAN OTAK DAN MEMORI DALAM PEMBELAJARAN

Setiap otak itu unik dan mempunyai karakteristiknya sendiri. Otak merupakan organ tubuh manusia yang paling kompleks dan mengandung bermiliaran sel otak. Pada otak manusia terdapat bagian-bagian berbeda yang bertugas menjalankan berbagai fungsi mental, berpikir, seksualitas, memori, pertahanan, emosi, dan kreatativitas.

Roger Sperry (Hernowo, 2008) pemenang hadiah Nobel bidang kedokteran, menemukan dua belahan otak, yaitu otak kiri dan otak kanan yang berfungsi secara berbeda. Menurut beliau, otak kiri berpikir secara rasional, sedangkan otak kanan berpikir secara emosional. Sejalan dengan hal tersebut, Mukerjea dalam Hernowo (2008: 68) juga mengungkapkan bahwa otak kreatif adalah otak kiri dan otak kanan yang bekerja sinergis. Selain otak kiri dan otak kanan, ada juga otak tengah. Menurut Eric Jensen (2008:42) otak tengah bertanggung jawab atas tidur, emosi, atensi, pengaturan bagian tubuh, hormon, seksualitas, penciuman, dan produksi kimiawi otak. Otak tengah berfungsi sebagai sebagai jembatan penghubung antara otak kanan dan otak kiri, dan sebagai pusat keseimbangan. Otak tengah juga yang mendominasi perkembangan otak secara keseluruhan. Dalam pembelajaran, hendaknya dapat mengaktifkan seluruh bagian otak agar pembelajaran menjadi lebih bermakna.

Otak juga sangat berperan dalam pembentukan memori (daya ingat). Otak mempunyai dua sistem penyimpanan memori yaitu long term memory (penyimpanan memori jangka panjang)  dan short term memory (penyimpanan memori jangka pendek). Dalam long term memory, memori sulit hilang  dan apabila dibutuhkan akan teringat kembali, lain halnya di sort term memory yang mudah hilang dan terlupa. Memori ini sangat penting dalam pembelajaran. Semua yang telah kita pelajari, baik secara sadar maupun tidak sadar, tersimpan dalam memori.

Teori otak mengulas tentang bagaimana menciptakan iklim pembelajaran yang berbasis pada kemampuan otak peserta didik. Selama ini banyak yang mengabaikan kemampuan otak serta bagaimana membuat otak  lebih aktif dan menjadikannya acuan dalam belajar. Pembelajaran yang kompleks merupakan sebuah proses yang merefleksikan dengan lebih baik cara otak manusia dirancang secara alami untuk belajar.

PENDEKATAN BRAIN BASED LEARNING (BBL)

Pembelajaran dengan menggunakan pendekatan Brain Based Learning (Jensen, 2008: 12) adalah pembelajaran yang diselaraskan dengan cara otak yang didesain secara alamiah untuk belajar. Sejalan dengan hal tersebut, Sapa’at (2009) juga mengungkapkan bahwa Brain Based Learning (BBL) menawarkan sebuah konsep untuk menciptakan pembelajaran yang berorientasi pada upaya pemberdayaan potensi otak siswa.

Prinsip-prinsip pembelajaran Brain Based Learning (BBL) adalah (a) Otak adalah prosesor paralel, yang berarti dapat melakukan beberapa kegiatan sekaligus, seperti rasa dan bau, (b) Belajar melibatkan seluruh fisiologi, (c) Pencarian makna adalah bawaan, (d) Pencarian makna datang melalui pola, (e) Emosi sangat penting untuk pola, (f) Keseluruhan proses otak dan bagian-bagian secara bersamaan, (g) Belajar melibatkan kedua memusatkan perhatian dan perifer persepsi, (h) Belajar melibatkan kedua proses sadar dan tak sadar, (i) Otak memiliki dua jenis memori: spasial dan hafalan, (j) Otak memahami fakta terbaik ketika tertanam di alam, memori spasial, (k) Belajar ditingkatkan oleh dihambat oleh tantangan dan ancaman, dan (l) Setiap otak adalah unik. (Jensen, 2009: 1)

Tahap-tahap pembelajaran dengan menggunakan pendekatan Brain Based Learning (BBL) yang diungkapkan Jensen dalam bukunya yaitu: (1) Pra-Pemaparan; pra-pemaparan membantu otak membangun peta konseptual yang lebih baik (Jensen, 2008: 484), (2) Persiapan; dalam tahap ini, guru menciptakan keingintahuan dan kesenangan (Jensen, 2008: 486), (3) Inisiasi dan akuisisi;
tahap ini merupakan tahap penciptaan koneksi atau pada saat neuron-neuron itu saling “berkomunikasi” satu sama lain (Jensen, 2008: 53), (4) Elaborasi; tahap elaborasi memberikan kesempatan kepada otak untuk menyortir, menyelidiki, menganalisis, menguji, dan memperdalam pembelajaran (Jensen, 2008: 58), (5) Inkubasi dan formasi memori (memasukkan memori); tahap ini menekankan bahwa waktu istirahat dan waktu untuk mengulang kembali merupakan suatu hal yang penting (Jensen, 2008: 488), (6) Verifikasi dan pengecekan keyakinan; dalam tahap ini, guru mengecek apakah siswa sudah paham dengan materi yang telah dipelajari atau belum. (7) Perayaan dan integrasi funsional; tahap ini menanamkan semua arti penting dari kecintaan terhadap belajar (Jensen, 2008: 490).

Dari uraian di atas Brain based learning (BBL) bisa diterapkan dalam pembelajaran matematika. sistem pembelajaran kognitif memang sangat berkaitan langsung dalam pembelajaran matematika, walupun begitu bukan berarti aspek kognitif saja yang harus dikembangkan dalam pembelajaran matematika, hal ini dikarenakan aspek kognitif tidak akan berkembang dengan optimal jika dalam pembelajaran tidak melibatkan komponen otak yang lain.

PENERAPAN BRAIN BASED LEARNING DALAM PEMBELAJARAN MATEMATIKA DI SEKOLAH DASAR

Dalam menerapkan pendekatan Brain Based Learning (BBL), ada beberapa hal yang harus diperhatikan karena akan sangat berpengaruh pada proses pembelajaran, yaitu lingkungan, gerakan dan olahraga, musik, permainan, peta pikiran (mind map), dan penampilan guru. Berdasarkan hal tersebut, strategi pembelajaran utama yang dapat dikembangkan dalam implementasi Brain Based Learning (Sapa’at, 2009) diantaranya adalah sebagai berikut.

Pertama, menciptakan lingkungan belajar yang menantang kemampuan berpikir siswa. Dalam setiap kegiatan pembelajaran, sering-seringlah guru memberikan soal-soal materi pelajaran yang memfasilitasi kemampuan berpikir siswa dari mulai tahap pengetahuan (knowledge) sampai tahap evaluasi menurut tahapan berpikir berdasarkan Taxonomy Bloom. Soal-soal pelajaran dikemas seatraktif dan semenarik mungkin misalnya melalui teka-teki, simulasi games, tujuannya agar siswa dapat terbiasa untuk mengembangkan kemampuan berpikir dalam konteks pemberdayaan potensi otak siswa.

Kedua, menciptakan lingkungan pembelajaran yang menyenangkan. Hindarilah situasi pembelajaran yang membuat siswa merasa tidak nyaman dan tidak senang terlibat di dalamnya. Lakukan pembelajaran di luar kelas pada saat-saat tertentu, iringi kegiatan pembelajaran dengan musik yang didesain secara tepat sesuai kebutuhan di kelas, lakukan kegiatan pembelajaran dengan diskusi kelompok yang diselingi dengan permainan-permainan menarik, dan upaya-upaya lainnya yang mengeliminasi rasa tidak nyaman pada diri siswa. Howard Gardner dalam buku Quantum Learning karya De Porter, Bobbi, & Mike Hernacki menyatakan bahwa seseorang akan belajar dengan segenap kemampuan apabila dia menyukai apa yang dia pelajari dan dia akan merasa senang terlibat di dalamnya.

Ketiga, menciptakan situasi pembelajaran yang aktif dan bermakna bagi siswa (active learning). Siswa sebagai pembelajar dirangsang melalui kegiatan pembelajaran untuk dapat membangun pengetahuan mereka melalui proses belajar aktif yang mereka lakukan sendiri. Bangun situasi pembelajaran yang memungkinkan seluruh anggota badan siswa beraktivitas secara optimal, misal mata siswa digunakan untuk membaca dan mengamati, tangan siswa bergerak untuk menulis, kaki siswa bergerak untuk mengikuti permainan dalam pembelajaran, mulut siswa aktif bertanya dan berdiskusi, dan aktivitas produktif anggota badan lainnya. Merujuk pada konsep konstruktivisme pendidikan, keberhasilan belajar siswa ditentukan oleh seberapa mampu mereka membangun pengetahuan dan pemahaman tentang suatu materi pelajaran berdasarkan pengalaman belajar yang mereka alami sendiri.

Ketiga strategi utama dalam penerapan Brain Based Learning tersebut hendaknya bisa diselaraskan dengan semua tahapan dalam pembelajaran Brain Based Learning. Penerapan Brain Based Learning menjadikan guru menggunakan strategi pembelajaran yang berdasar kepada pengoptimalan potensi otak. Hal yang bisa dilakukan seorang guru ketika proses belajar mengajar dengan menggunakan tahap-tahap Brain Based Learning (BBL)  adalah:

1.  Pra-Pemaparan

Memberikan pengantar atau ulasan tantang topik baru yang akan disampaikan, bisa dengan memajangnya pada papan pengumuman atau disampaikan secara lisan. Hal ini sebagai bertujuan untuk membuat koneksi pada otak tentang informasi baru yang akan didapat siswa.

2.    Persiapan

Menghadirkan siswa dalam lingkungan pembelajaran yang menyenangkan. Guru tidak hanya memanfaatkan ruangan kelas untuk belajar siswa, tetapi juga tempat-tempat lainnya, seperti di taman, di lapangan bahkan diluar kampus. Guru harus menghindarkan situasi pembelajaran yang dapatmembuat siswa merasa tidak nyaman, mudah bosan atau tidak senangterlibat di dalamnya dan dapat menciptakan suasana yang menggairahkansiswa dalam belajar.

3.    Akuisisi

Hal-hal yang bisa dilakukan dalam tahap akuisisi diantaranya adalah sebagai berikut.

a)        Menyajikan pembelajaran yang menarik dan berkesan bagi

siswa denganmenggunakan visualisasi dan warna. Contohnya: Jika ingin siswamemahami tentang bangun ruang, maka ajaklah siswa mengamati berbagai model bangun ruang atau benda-benda di lingkungan sekitar yang berbentuk bangun ruang. Setelah kegiatan tersebut, siswa kemudian diminta untuk menggambar bangun ruang tersebut semenarik mungkin dengan ditambah berbagai warna sesuai dengan kreativitas siswa. Rangsanglah siswa untuk  berkreatifitas membuat gambar bangun ruang tanpa harus terpaku dengan contoh yang diberikan oleh guru. Dengan demikian jika siswa sudah membayangkansebuah bangun ruang dan dapat menggambarkan kembali, maka konsep mengenai bangun ruang sudah tertanam pada otak kanan siswa. Dan jika suatu saat ditanyakan serta diminta untuk menggambar bangun ruang lagi siswa masih bisa melakukannya. Inilah yangdisebut sebuah “memori jangka panjang”. Otak akan mengingat informasi enam kali lebih efektif  jika secara jika secara memdukan keaktifan antara otak kiri dan otak kanan.

b)        Menghadirkan gambar-gambar hidup yang konkret dalam

pembelajaran. Hal ini senada dengan pendapat Fiske dan Taylor (Jensen,2008:91) bahwa media yang paling baik untuk memasukkan informasi adalahdengan gambar hidup yang konkret. Contohnya: untuk membelajarkan siswa mengenai konsep kecepatan, siswa bisa diajak untuk menonton video tentang berbagai kegiatan manusia yang berhubungan dengan kecepatan. Dengan begitu, materi yang disampaikan menjadi lebih konkret dan mudah dipahami siswa. Yang tidak kalah penting, suatu objek gambar hidup dapat merangsang aktifnya otak kiri dan otak kanan.

4.    Elaborasi

Hal-hal yang bisa dilakukan dalam tahap elaborasi diantaranya adalah sebagai berikut.

a)        Ajarkan siswa mencatat secara kreatif dengan peta

pikiran(mind maping). Peta pikiran adalah suatu cara mencatat kreatif yang dapatmelatih otak kanan. Catatan yang biasa dibuat secara urut rapi, teratur dari atas ke bawah sesuai aturan yang sudah menjadi kebiasaan berpuluh-puluh tahun, ternyata hanya melatih otak kiri saja. Siswa sering tidak mampu memahami catatannya untuk jangka panjang. Tetapi jika catatan dibuat sendiri secara kreatif oleh siswa dengan cara membuat konsep utama pada tengah halaman buku, kemudian dari konsep utama tersebut dibuat cabang dan ranting yang makin ke ujung memuat konsep yang lebih detail.Sehingga siswa dapat lebih memahami isi keseluruhan materi pelajaran dan mengetahui hubungan antar konsep-konsep. Yang perlu diingat dalam merancang sebuah peta pikiran (mind maping) adalah menambahkan gambar dan warna-warna menarik pada tiap cabang atau ranting konsep.

b)        Melakukan eksperimen atau bermain peran. Contohnya: untuk

melatih siswa dalam menyelesaikan permasalahan yang berkaitan dengan pecahan, siswa bisa diajak untuk bermain peran (drama) yang memuat unsur-unsur mengenai permasalahan pecahan dalam kehidupan sehari-hari. Selain mengasah kemampuan otak kiri siswa dalam menyelesaikan permasalahan mengenai pecahan, cara seperti itu juga bisa melatih kemampuan otak kanan siswa dalam bidang seni.

5.    Formasi Memori

Hal-hal yang bisa dilakukan dalam tahap formasi memori diantaranya adalah sebagai berikut.

a)        Membangkitkan gelombang alpha otak siswa. Gelombang alpha ini adalah

cara untuk mengaktivasi otak tengah. Gelombang otak siswa yang cocok untuk menangkap informasi adalah bila otak siswa berada pada gelombang alpha. Pada panjang gelombang ini siswa terfokus untuk mendengarkan,memperhatikan pelajaran atau berkonsentrasi sehingga apa yang telah di pelajari pada suatu hari masih tetap ada pada hari sesudahnya. Konsentrasi ini ditandai oleh membesarnya pupil mata siswa. Untuk itu, ciptakan suasana menyenangkan bagi siswa. Jika siswa sulit berkonsentrasi maka selingi pembelajaran dengan permainan-permainan singkat yangmemotivasi siswa. Perlu juga pengaturan jadwal yang tepat seperti tidak tidak menempatkan materi yang sulit di siang hari dimana pada waktu itu gelombang otak siswa sudah berada gelombang beta. Pada saat itu,siswa sulit menerima informasi. Anjurkan pada siswa untuk memanfaatkan jam belajar antara jam tujuh sampai jam sembilan malam, dimana pada saat itu umumnya gelompang otak juga dalam posisi gelombang alpha.

b)        Menggunakan musik dalam pembelajaran. Menurut Robert Monroe

(dalam Jensen, 2008: 384) musik yang menggunakan tempo frekuensi dan pola- pola ritmik spesifik bisa membantu dalam meningkatkan konsentrasi, pembelajaran, dan memori.

6.      Verifikasi

Memberikan beberapa soal pemecahan masalah yang berkaitan dengan materi yang dibelajarkan kepada siswa. Hal ini untuk mengecek apakah siswa sudah paham dengan materi yang telah dipelajari atau belum. Hasil evaluasi kemudian diumumkan kepada siswa agar mereka mengetahui dirinya sudah memahami materi atau belum dan sebagai bekal untuk melakukan perbaikan.

7.    Integrasi Fungsional

Mengajak siswa untuk mengaplikasikan informasi yang didapatnya dalam kehidupan sehari-hari dan bisa menyampaikan informasi tersebut kepadaorang lain. Berikan kesadaran pada siswa bahwa aktivitas manusia tidak bisa terlepas dari matematika.

Berdasarkan uraian di atas, pembelajaran dengan menggunakan pendekatan Brain Based Learning (BBL) dalam pembelajaran matematika diharapkan dapat memberikan kesempatan pada siswa untuk mengasah kemampuan berpikir, khususnya kemampuan berpikir matematis, termasuk kemampuan berpikir matematis tingkat tinggi. Oleh karena itu, pembelajaran dengan menggunakan pendekatan Brain Based Learning (BBL) dalam pembelajaran matematika memberikan kesempatan pada siswa untuk mengasah kemampuan koneksi matematis. Dengan kemampuan koneksi matematis yang baik siswa dapat lebih memahami tentang konsep abstrak dalam matematika. Dengan demikian, kesulitan siswa dalam mempelajari matematika dapat dikurangi sehingga dapat dengan mudah mengaplikasikan pengetahuannya dalam kehidupan sehari-hari.

PENUTUP

Kesimpulan

Matematika adalah ilmu tentang logika mengenai bentuk, susunan, besaran, dan konsep-konsep yang berhubungan satu dengan yang lainnya dengan jumlah yang banyak yang terbagi ke dalam tiga bidang, yaitu aljabar, analisis dan geometri. Pembelajaran matematika banyak memuat konsep-konsep abstrak. Pembelajaran matematika membutuhkan sebuah pendekatan pembelajaran yang dapat mengoptimalkan kerja otak. Pendekatan pembelajaran tersebut adalah pendekatan Brain Based Learning (BBL).

Pembelajaran dengan menggunakan Pendekatan Brain Based Learning (Jensen, 2008: 12) adalah pembelajaran yang diselaraskan dengan cara otak yang didesain secara alamiah untuk belajar. Tahap-tahap pembelajaran dengan menggunakan pendekatan Brain Based Learning (BBL) yang diungkapkan Jensen dalam bukunya yaitu: (1) Pra-Pemaparan, (2) Persiapan, (3) Inisiasi dan akuisisi, (4) Elaborasi, (5) Inkubasi, (6) Verifikasi dan pengecekan keyakinan, (7) Perayaan dan integrasi funsional.

Strategi pembelajaran utama yang dapat dikembangkan dalam implementasi Brain Based Learning (Sapa’at, 2009) yaitu: (1) menciptakan lingkungan belajar yang menantang kemampuan berpikir siswa; (2) menciptakan lingkungan pembelajaran yang menyenangkan; dan (3) menciptakan situasi pembelajaran yang aktif dan bermakna bagi siswa. Pembelajaran dengan menggunakan pendekatan Brain Based Learning (BBL) dalam pembelajaran matematika dapat memberikan kesempatan pada siswa untuk mengasah kemampuan berpikir, khususnya kemampuan berpikir matematis, termasuk kemampuan berpikir matematis tingkat tinggi.

Saran

Berdasarkan simpulan diatas, penulis dapat mengajukan saran sebagai berikut:

  1. Bagi guru; diharapkan guru dapat menerapkan pendekatan Brain Based Learning (BBL) dalam pembelajaran matematika dengan baik agar kemampuan koneksi matematis siswa dapat ditingkatkan.
  2. Bagi sekolah; diharapkan sekolah dapat mendukung penerapan pendekatan Brain Based Learning (BBL) dengan meningkatkan sarana prasarana yang ada di sekolah.

 

DAFTAR PUSTAKA

Herma Hudojo. 1990. Strategi Belajar Mengajar. Malang: IKIP.

Jensen, E. 2008. Pembelajaran Berbasis Kemampuan Otak: Cara Baru dalam Pengajaran dan Pelatihan. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

Hernowo. 2008. Menulis Feature di Dunia Venus. (Online), (http://internalmedia.wordpress.com/2008/02/19/menulis-feature-di-dunia-venus), diakses pada 2 Mei 2012/ 19.00 WIB

Sapa’at, A. 2009. Brain Based Learning. (Online), (http://matematika.upi.edu/ index. php/ brain-based-learning), diakses pada 2 Mei 2012/ 19.15 WIB

                 . 2012. Dahsyatnya Otak Tengah. (Online),(http://radenbeletz.com/ dahsyatnya-otak-tengah.html), diakses pada 2 Mei 2012/ 19.30

                 . 2012. Brain Based Learning. (Online), (http://edukasi.kompasiana. com/2011/10/07/brain-based-learning/), diakses pada 2 Mei 2012/ 19.45 

                   . 2012. Optimalisasi Potensi Anak Usia Dini dengan Brain Based Learning. (Online), (http://www.shibyan-center.com/index), diakses pada 2 Mei 2012/ 20.00

                   . 2012. Pembelajaran Matematika di Sekolah Dasar. (Online), (http://lenterakecil.com/pembelajaran-matematika-di-sekolah-dasar), diakses pada 2 Mei 2012/ 20.10

 
5 Komentar

Ditulis oleh pada September 20, 2012 in Uncategorized

 

KAJIAN TATA URUTAN MATERI AJAR BAHASA INDONESIA SD

I.          PENDAHULUAN

1.1         Latar Belakang

Pendidikan adalah proses dimana masyarakat melalui lembaga-lembaga pendidikan (sekolah, perguruan tinggi, atau lembaga-lembaga lain), dengan sengaja mentransformasikan warisan budayanya, yaitu pengetahuan, nilai-nilai dan keterampilan-keterampilan, dari generasi ke generasi. Semakin berkembang peradaban manusia, semakin berkembang pula permasalahan yang dihadapi pendidikan, sehingga semakin menuntut kemajuan manusia dalam pemikiran-pemikiran yang sistematik tentang pendidikan. Hal tersebut tentu saja menyebabkan pembentukan materi ajar yang ada dalam pembelajaran untuk peserta didik harus menyesuaikan kepada  peserta didik dan kemajuan manusia dalam pemikiran-pemikiran yang sistematis.

Materi ajar Bahasa Indonesia di SD yang disampaiakan dalam pembelajaran juga harus memenuhi tata urutan (sekuens) serta ruang lingkup (scope) yang sesuai dengan tingkat perkembangan peserta didik. Namun, apa yang ada di sekitar para pengajar masih banyak yang belum mengetahui atau memahami tentang pembentukan sekuens serta scope materi ajar yang sesuai dengan peserta didik mereka. Para pengajar terlalu terpaku pada materi yang telah ada dalam buku ajar tanpa menganalisis terlebih dahulu ketepatan sekuens serta scope materi ajar dengan peserta didik.

Berdasarkan hal tersebut, tentunya para pengajar harus mengetahui lebih mendalam mengenai sekuens dan scope bahan ajar yang akan disampaikan. Oleh karena itu, makalah ini membahas mengenai cara menentukan tata urutan (sekuens) materi ajar Bahasa Indonesia SD, cara menentukan ruang lingkup (scope) materi ajar Bahasa Indonesia SD, serta analisis tata urutan dan ruang lingkup materi ajar Bahasa Indonesia SD berdasarkan kurikulum.

 

1.2    Rumusan Masalah

  1. Bagaimanakah cara menentukan tata urutan (sekuens) materi ajar Bahasa Indonesia SD?
  2. Apa saja faktor yang harus diperhatikan dalam menentukan tata urutan (sekuens) materi ajar Bahasa Indonesia SD?
  3. Bagaimana cara menentukan ruang lingkup (scope) materi ajar Bahasa Indonesia SD?
  4. Bagaimana analisis tata urutan dan ruang lingkup materi ajar Bahasa Indonesia SD berdasarkan kurikulum?

     

1.3    Tujuan

  1. Untuk mengetahui cara menentukan tata urutan (sekuens) materi ajar Bahasa Indonesia SD.
  2. Untuk mengetahui faktor yang harus diperhatikan dalam menentukan tata urutan (sekuens) materi ajar Bahasa Indonesia SD.
  3. Untuk mengetahui cara menentukan ruang lingkup (scope) materi ajar Bahasa Indonesia SD.
  4. Untuk mengetahui analisis tata urutan dan ruang lingkup materi ajar Bahasa Indonesia SD berdasarkan kurikulum.

 

 

  II.     PEMBAHASAN

2.1  Cara Menentukan Tata Urutan (Sekuens) Materi Ajar Bahasa

Indonesia SD

Bahan ajar diperlukan untuk mencapai suatu tujuan pembelajaran yang telah ditetapkan sebelumnya. Bahan ajar tersusun atas topik-topik dan sub-subtopik tertentu. Tiap topik atau subtopik mengandung ide yang relevan dengan tujuan yang telah ditetapkan. Topik-topik atau subtopik tersusun dalam sekuens tertentu yang membentuk suatu tata urutan bahan ajar. (http://ridwanaz.com/ umum/bahasa/pengertian-kalimat-definisi-kalimat/html)

Sekuens atau urutan yaitu susunan bahan pelajaran atau pengalaman belajar menurut aturan tertentu secara berurutan (M. Ali:1992). Ukuran ini disusun sedemikian rupa sehingga bahan yang disajikan untuk kelas 2 berbeda dengan kelas 3 dan seterusnya. Lebih jelas lagi bahwa setiap bahan disusun secara sistematis mempunyai horizontal antar bidang studi satu dengan yang lainnya, sedangkan secara vertikal hubungan itu menunjukkan itu bahwa yang ada kelanjutannya untuk lebih didalami ditingkat berikutnya. Bahkan pengalaman-pengalaman belajar yang disusun itu harus memberi jenjang kemudahan pada anak-anak untuk dianalisis selama proses belajar berlangsung.

Urutan penyajian (sekuens) bahan ajar sangat penting untuk menentukan urutan mempelajari atau mengajarkannya. Tanpa urutan yang tepat, jika di antara beberapa materi pembelajaran mempunyai hubungan yang bersifat prasyarat (prerequisite) akan menyulitkan siswa dalam mempelajarinya. Misalnya materi menyimpulkan isi bacaan. Siswa akan mengalami kesulitan mempelajari materi tersebut apabila siswa belum bisa membaca dengan lancar. Materi pembelajaran yang sudah ditentukan ruang lingkup serta kedalamannya dapat diurutkan melalui dua pendekatan pokok, yaitu pendekatan prosedural, dan hierarkis.

  1. Pendekatan prosedural: urutan materi pembelajaran secara prosedural menggambarkan langkah-langkah secara urut sesuai dengan langkah-langkah melaksanakan suatu tugas.
  2. Pendekatan hierarkis:urutan materi pembelajaran secara hierarkis menggambarkan urutan yang bersifat berjenjang dari bawah ke atas atau dari atas ke bawah. Materi sebelumnya harus dipelajari dahulu sebagai prasyarat untuk mempelajari materi berikutnya. (http://filsafatmeningkatkantaraf hidup.blogspot.com/2012/06/scope-and-squence-pengembangan.html)

Beberapa pendekatan yang telah disebutkan diatas dapat digunakan sebagai dasar dalam menentukan sekuens bahan ajar yang tepat. Secara lebih mendalam Nana Syaodih S. (2005: 105-107) mengungkapkan ada beberapa cara untuk menyusun sekuens bahan ajar diantaranya adalah sebagai berikut.

2.1.1Sekuens Kronologis

Untuk meyusun bahan ajar yang mengandung urutan waktu, dapat digunakan sekuens kronologis. Peristiwa-peristiwa sejarah, perkembangan historis suatu institusi, penemuan-penemuan ilmiah dan sebagainya dapat disusun berdasarkan sekuens kronologis.

2.1.2 Sekuens Kausal

Masih berhubungan erat dengan sekuens kronologis adalah sekuens kausal. Siswa dihadapkan pada peristiwa-peristiwa atau situasi yang menjadi sebab atau pendahulu dari sesuatu peristiwa atau situasi lain. Dengan mempelajari sesuatu yang menjadi sebab atau pendahulu para siswa akan menemukan akibatnya. Menurut Rowntree (1974: 75) “ sekuens kausal cocok unutk menyusun bahan ajar dalam bidang meteorologi dan geomorfologi”.

2.1.3  Sekuens Struktural

Bagian-bagian ajar suatu bidang studi telah mempunyai struktur tertentu. Penyusunan sekuens bahan ajar bidang studi tersebut perlu disesuaikan dengan strukturnya. Dalam fisika tidak mungkin mengajarkan alat-alat optik, tanpa terlebih dahulu mengajarkan pemantulan dan pembiasan cahaya, dan pemantulan dan pembiasan cahaya tidak mungkin diajarkan tanpa mengajarkan masalah cahaya. Masalah cahaya, pemantulan, dan alat-alat optik tersusun secara struktural.

2.1.4  Sekuens Logis dan Psikologis

Bahan ajar juga dapat disusun berdasarkan urutan logis. Rowntree (1974: 77) melihat perbedaan antara sekuens logis dengan psikologis. Menurut sekuens logis bahan ajar dimulai dari bagian menuju pada keseluruhan, dari yang sederhana kepada yang kompleks, tetapi menurut sekuens psikologis sebaliknya dari keseluruhan kepada bagian, dari yang komplek kepada yang sederhana. Menurut sekuens logis bahan ajar disusun dari yang nyata kepada yang abstrak, dari benda-benda kepada teori, dari fungsi kepada struktur, dari masalah bagaimana kepada masalah mengapa.

2.1.5  Sekuens Spiral

Dikembangkan oleh Bruner (1990). Bahan ajar dipusatkan pada topic atau pokok bahan tertentu. Dari topic atau bahan tersebut bahan diperluas dan diperdalam. Topik atau bahan ajar tersebut adalah sesuatu yang popular dan sederhana, tapi kemudian diperluas dan diperdalam dengan bahan yang lebih kompleks.

2.1.6  Sekuens Rangkaian ke Belakang

Dikembangkan oleh Thomas Gilbert (1962). Dalam sekuens ini mengajar dimulai dengan langkah terakhir dan mundur ke belakang. Contoh, proses pemecahan masalah yang bersifat ilmiah, meliputi 5 langkah yaitu: (a) pembatasan masalah; (b) penyusunan hipotesis; (c) pengumpulan data; (d) pengetesan hipotesis; (e) interpretasi hasil teks. Dalam mengajarnya mulai dengan langkah (e), kemudian guru menyajikan data tentang sesuatu masalah dari langkah (a) sampai (d), dan siswa diminta untuk membuat interpretasi hasilnya (e). pada kesempatan lain guru menyajikan data tentang masalah lain dari langkah (a) sampai (c) dan siswa diminta untuk mengadakan pengetesan hipotesis (d) dan seterusnya.

2.1.7  Sekuens berdasarkan Hierarki Belajar

Model ini dikembangkan oleh Gagne (1965), dengan prosedur sebagai berikut: tujuan-tujuan khusus utama pembelajaran dianalisis, kemudian dicari suatu hierarki urutan bahan ajar untuk mencapai tujuan-tujuan tersebut. Hierarki tersebut menggambarkan urutan perilaku apa yang mula-mula harus dikuasai siswa, berturut-turut sampai dengan perilaku terakhir. Untuk bidang studi tertentu dan pokok-pokok bahasan tertentu hierarki juga dapa mengikuti hierarki tipe-tipe belajar dari Gagne. Gagne mengemukakan 8 tipe belajar yang tersusun secara hierarkhis mulai dari yang paling sederhana: signal learning, stimulus-respons learning, motor-chain learning, verbal association, multiple discrimination, concept learning, principle learning, dan problem-solving learning. (Gagne, 1970:63-64).

2.2    Faktor-faktor yang Harus Diperhatikan dalam Menentukan Tata

Urutan (Sekuens) Materi Ajar Bahasa Indonesia SD

Mengingat begitu pentingnya tata urutan materi dalam pembelajaran, maka dalam menentukan urutan bahan ajar hendaknya dapat mempertimbangkan beberapa faktor. Faktor-faktor tersebut diantaranya adalah:

2.2.1        Taraf  Kesulitan Bahan Pelajaran

Pada umumnya bahan yang mudah dan sederhana lebih dahulu diberikan daripada yang sukar dan kompleks.Tak selalu mudah menentukan yang manakah yang mudah dan yang sukar. Namun bahan pelajaran memang mempunya tingkat-tingkat kesukaran. Makin banyak unsur yang terlibat dalam suatu masalah, makin kompleks problema itu makin tinggi taraf kesulitannya. Karena kenyataan itu maka dalam penempatan bahan pelajaran perlu dipertimbangkan taraf kesulitannya.

2.2.2        Apersepsi atau Pengalaman Lampau

Sesuatu yang baru hanya dapat di pahami berdasarkan pengetahuan atau pengalaman yang telah dimiliki. Karena itu diusahakan adanya kontinuitas dalam bahan pelajaran. Pelajaran yang lampau menjadi syarat untuk memahami pelajaran baru.

Dalam memperoleh pemahaman, individu belajar melalui pengalaman. Cara coba-coba untuk memperoleh pemahaman erupakan suatu yang penting, karena menghasilkan pengalaman yang dapat direorganisasi manakala menghadapi situasi yang sama.

2.2.3        Kematangan Anak

Kematangan diakibatkan oleh perkembangan intern, pertumbuhan syarat atau fisiologis dan dianggap tidak dapat di pengaruhi oleh banyak faktor di luar. Dalam teori sering kita katakan bahwa bahan pelajaran harus disesuaikan dengan kematangan anak, tanpa sebenarnya mengetahuinya dengan jelas.

2.2.4        Usia Mental Anak

Setiap anak mempunyai kemampuan mental yang berbeda-beda. Memberikan bahan yang sama kepada anak yang tinggi dan rendah intelegensinya pasti merugikan anak, sehingga bahan pelajaran diberikan menurut sekuens yang sesuai dengan kesanggupan anak.

2.2.5        Minat Anak

Minat anak menjadi faktor utama dalam penentuan bahan dan urutannya disekolah yang “child centered”. Dalam penempatan bahan pelajaran minat anak sudah sewajarnya perlu diperhatikan, apalagi minat yang timbul sebagai akibat perkembangan anak. Minat dapat timbul berdasarkan pengatahuan yang diperoleh dari pelajaran-pelajaran lampau.

Beberapa hal dapat diusahakan untuk membangkitkan motif belajar pada anak yaitu pemilihan bahan pengajaran yang berarti bagi anak, menciptakan kegiatan belajar yang dapat membangkitkan dorongan untuk menemukan (discovery), menerjemahkan apa yang akan diajarkan dalam bentuk pikiran yang sesuai dengan tingkat perkembangan anak. Sesuatu bahan pengajaran yang berarti bagi anak disajikan dalam bentuk yang sesuai dengan tingkat kemampuan berpikir anak, dan disampaikan dalam bentuk anak lebih aktif, anak banyak terlibat dalam proses belajar dapat membangkitkan motif belajar yang lebih berjangka panjang. (http://hidayah-cahayapetunjuk.blogspot.com/2012/03/organisasi-kurikulum.html)

2.3    Cara Menentukan Ruang Lingkup (Scope) Materi Ajar Bahasa Indonesia SD

 

Scope yaitu ruang lingkup keseluruhan pengelaman belajar yang akan diberikan kepada siswa yang sudah berbentuk bidang studi (misalnya Bahasa Indonesia SD) yang diperinci menjadi pokok bahasan dan sub pokok bahasan yang mengandung ruang lingkup bahannya sendiri. Secara lebih mendalam scope berkaiatan juga dengan  luas bahan pelajaran, jenis dan bentuk pengalaman-pengalaman belajar pada berbagai tingkat perkembangan anak guna mencapai tujuan-tujuan pendidikan. (http://filsafatmeningkatkantarafhidup.blogspot. com/2012/06/ scope-and-squence pengembangan. html)

Dalam menentukan scope materi ajar mengenai apa yang harus diajarkan kepada peserta didik merupakan masalah yang semakin sulit  bagi para pengajar. Beberapa penyebabnya antara lain:

  1. Bahan pelajaran cepat bertambah luas karena eksplosi ilmu pengetahuan. Spesialisasi dalam pendidikan semakin meluas dan tiap spesialisasi memerlukan bahan pelajaran tambahan. Selain itu, waktu belajar terbatas demikian pula kemampuan anak untuk menguasai bahan pelajaran.
  2. Belum ada kriteria yang pasti tentang bahan apa yang perlu diajarkan. Juga belum ada cara tentang mengorganisasi kurikulum yang dapat diterima oleh semua.
  3. Matapelajaran yang tradisional tidak lagi memadai. Timbul pula tujuan baru seperti berpikir kritis dan kreatif, memahami lingkungan sosial dan memahami dunia internasional.
  4. Matapelajaran baru ditambahkan sedangkan matapelajaran lama masih disampaikan sehingga beban belajar anak bertambah berat dan membuat pengetahuan anak tersebut dangkal tentang aneka ragam bidang. (Nasution, S. 1994)

 

2.4    Analisis Tata Urutan dan Ruang Lingkup Materi Ajar Bahasa Indonesia SD berdasarkan Kurikulum

Analisis tata urutan dan ruang lingkup materi ajar Bahasa Indonesia SD dikaji dalam Buku Teks Bahasa Indonesia SD Kelas 4 Semester 2 yang dikaitkan dengan kurikulum KTSP tahun 2006. Uraian lengkapnya sebagai berikut.

2.4.1        Kajian Tata Urutan dalam Buku Teks Bahasa Indonesia SD Kelas 4 Semester 2 dikaitkan dengan Kurikulum

 

Identitas Buku

Judul                    : Bahasa Indonesia Membuatku Cerdas

Penulis                  : Edi Warsidi dan Farika

Penerbit                : Pusat Perbukuan Departemen Pendidikan Nasional

Kelas /Semester    : IV / 2

Tahun                   : 2008

 

 

No.

Standar Kompetensi

Kompetensi Dasar

Penemapatan dalam Buku Teks

1.

Mendangarkan

  1. Mendengarkan pengumuman dan pembacaan pantun

 

5.1  Menyampaikan kembali isi pengumuman yang dibacakan

 

Pelajaran 10

  1.  Mari, menyampaikan 

 kembali isi pengumuman

5.2  Menirukan pembacaan pantun anak dengan lafal dan intonasi yang tepat

Pelajaran 8

  1. Mari, menirukan pembacaan pantun

 

2.

Berbicara

  1. Mengungkapkan pikiran, perasaan, dan informasi berbalas pantun dan bertelepon

6.1    Berbalas pantun dengan lafal dan intonasi yang tepat

 

Pelajaran 8

  1. Mari, berbalas pantun

6.2    Menyampaikan pesan yang diterima melalui telepon sesuai dengan isi pesan

 

Pelajaran 10

  1. Mari, menyampaiakan pesan

3.

Membaca

  1. Memahami teks melalui membaca intensif, nyaring, dan membaca pantun

7.1  Menemukan kalimat utama pada tiap paragraph melalui membaca intensif

Pelajaran 6

  1. Mari, menemukan   kalimat utama

 

7.2  Membaca nyaring suatu pengumuman dengan lafal dan intonasi yang tepat

Pelajaran 9

  1. Mari, membaca pengumuman

 

7.3  Membaca pantun anak secara berbalasan dengan lafal dan intonasi yang tepat

 

Pelajaran 7

  1. Mari, membaca pantun

4.

Menulis

  1. Mengungkapkan pikiran, perasaan, dan informasi secara tertulis dalam bentuk karangan, pengumuman, dan pantun anak

8.1    Menyusun karangan tentang berbagai topik sederhana dengan memperhatikan penggunaan ejaan (huruf besar, tanda titik, tanda koma, dll)

 

Pelajaran 6

  1. Mari, menyusun karangan tentang berbagai topik sederhana

8.2    Menulis pengumuman dengan bahasa yang baik dan benar serta memperhatikan penggunaan ejaan 

 

Pelajaran 9

  1. Mari, menulis pengumuman

8.3    Membuat pantun anak yang menarik tentang berbagai tema (persahabatn, ketekunan, kepatuhan, dll) sesuai dengan ciri-ciri pantun

 

Pelajaran 7

  1. Mari, membuat pantun

 

 

Berdasarkan hasil analisis buku teks Bahasa Indonesia SD kelas IV semester 2 yang dikaitkan dengan kurikulum, dapat diketahui bahwa materi ajar dalam buku teks tersebut telah mencakup seluruh Standar Kompetensi dan Kompetensi Dasar yang tercantum dalam kurikulum. Dalam penyusunan materi ajar, buku teks tersebut tidak mengurutkan berdasarkan urutan Kompetensi Dasar dalam kurikulum namun mengurutkannya berdasarkan sekuens tertentu. Buku teks tersebut juga menyajikan materi berdasarkan aspek kebahasaan (mendengarkan, berbicara, membaca, menulis) yang berbeda dalam satu bab/pelajaran. Penentuan materi ajar dalam satu bab dipilih dari aspek kebahasaan yang saling berhubungan dengan didasarkan materi ajarnya. Oleh karena itu, materi ajar dalam buku teks Bahasa Indonesia SD kelas IV semester 2 yang ditulis oleh Edi Warsidi dan Farika telah sesuai dengan kurikulum dan penyusunannya didasarkan oleh sekuens tertentu yang memperhatikan keterkaiatan aspek kebahasaan antar materi.

2.4.2        Kajian Tata Urutan Materi Ajar dalam Buku Teks Bahasa Indonesia

SD Kelas 4 Semester 2 berdasarkan Jenis Sekuensnya

No.

Bab Pelajaran/ Tema

Pokok Bahasan

Materi Ajar

Sekuens Materi Ajar

1

Pelajaran 1: Peristiwa di sekitarku

  1. Menemukan kalimat utama

 

 

 

  • Menemukan kalimat utama di setiap paragraf
  • Menemukan pikiran pokok
  • Menjelaskan isi teks dengan kalimat runtut

 

Sekuens spiral

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sekuens struktural

 

  1. Menyusun karangan tentang berbagai topik sederhana

 

  • Menentukan tema atau topik karangan
  • Menentukan gagasan pokok karangan
  • Menyusun kerangka karangan
    • Menulis karangan dengan gaya penceritaan yang menarik

 

 

 

Sekuens berdasarkan hierarki belajar

2

Pelajaran 7: Pentingnya menjaga persahabatn

  1. Membuat pantun

 

 

 

 

 

  • Membuat pantun sederhana
    • Membacakan pantun yang telah dibuat dengan lafal dan intonasi yang tepat.

Sekuens struktural

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sekuens berdasarkan hierarki belajar

 

 

 

  1. Membaca pantun

 

 

  • Membaca pantun dengan lafal dan intonasi yang tepat
  • Menjelaskan isi pantun
  • Menyimpulkan ciri-ciri pantun.

Sekuens struktural

 

 

 

3

Pelajaran 8:

Bergembira dengan permainan

  1. Menirukan pembacaan pantun

 

 

 

 

  • Menirukan pembacaan
  • Menjelaskan isi pantun
  • Menyimpulkan ciri-ciri pantun

Sekuens berdasarkan hierarki belajar

 

 

 

 

 

 

 

 

Sekuens berdasarkan hierarki belajar

 

 

 

 

 

  1. Berbalas pantun
  • Berbalas pantun dengan memperhatikan gaya pembacaan dan kejelasan pengucapan kata atau kalimat.
  • Menilai pembacaan pantun teman.

 

Sekuens struktural

4

Pelajaran 9:

Berwisata ke kebun binatang

  1. Menulis pengumuman

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  • Menulis pengumuman dengan bahasa yang baik dan benar
  • Mengenal pemakaian tanda baca titik (.) dalam menulis pengumuman
  • Memperbaiki penulisan pengumuman

 

Sekuens spiral

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sekuens berdasarkan hierarki belajar

2     Membaca pengumuman

  • Membaca pengumuman
  • Menjelaskan isi pengumuman

Sekuens struktural

5

Pelajaran 10:

Sopan santun berkomunikasi

  1. Menyampaikan pesan

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  • Menerima telepon sesuai dengan sopan santun bertelepon
  • Menuliskan pesan sesuai dengan yang didektekan penelepon
  • Meyampaikan pesan sesuai dengan isi pesan.

 

Sekuens berdasarkan hierarki belajar

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sekuens spiral

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  1. Menyampaikan kembali isi pengumuman
  • Mencatat pokok-pokok pengumuman
  • Menuliskan isi pengumuman kedalam beberapa kalimat
  • Menyampaikan isi pengumuman dengan tepat kepada orang lain
  • Mengenal kalimat majemuk setara
  • Menggabungkan kalimat

Sekuens berdasarkan hierarki belajar

 

Berdasarkan hasil analisis buku teks Bahasa Indonesia SD kelas IV semester 2 yang ditulis oleh Edi Warsidi dan Farika dapat diketahui bahwa penyusunan materi ajar dalam buku teks tersebut menggunakan beberapa sekuens diantaranya sekuens struktural, sekuens spiral, dan sekuens berdasarkan hierarki belajar. Penggunaan sekuens tersebut dalam setiap pokok bahasan telah mempertimbangkan faktor-faktor seperti taraf kesulitan bahan pelajaran, apresiasi atau pengalaman lampau, kematangan anak, usia mental anak, dan minat anak. Oleh karena itu, tata urutan materi ajar buku teks Bahasa Indonesia SD kelas IV semester 2 yang ditulis oleh Edi Warsidi dan Farika telah sesuai digunakan sebagai buku panduan pembelajaran Bahasa Indonesia untuk siswa SD kelas 4.

2.4.3        Analisis Tata Urutan dan Ruang Lingkup  Materi Ajar dalamBuku Teks Bahasa Indonesia SD Kelas 4 Semester 2

 

Kelas/

Smt.

No

Bab

Wacana

Analisis

Sekuens

Scope

IV/2

1

Pelajaran 6:

Peristiwa di Sekitarku

Jangan Jajan Sembarangan

  • Wacana tersebut secara umum sudah sesuai untuk diberikan kepada siswa siswa SD kelas 4. Bahasa yang digunakan dalam wacana tersebut cukup sederhana untuk bisa dipahami siswa SD kelas 4.
    • Ruang lingkup wacana sudah sesuai untuk diberikan kepada siswa SD kelas 4. Wacana tersebut mengambil bahasan yang ada di sekitar anak yaitu mengenai jajanan.
 

Aku Telah Sadar

  • Wacana tersebut secara umum sudah sesuai untuk diberikan kepada siswa SD kelas 4. Bahasa yang digunakan dalam wacana tersebut mudah  dipahami oleh siswa SD kelas 4.
    • Ruang lingkup wacana sudah sesuai untuk diberikan kepada siswa SD kelas 4. Wacana tersebut mengambil bahasan yang sangat dekat dengan anak, yaitu mengenai keluarga.
 

IV/2

2

Pelajaran 7:

Pentingnya Menjaga Persahabatan

Menirukan pembacaan pantun

  • Pantun yang ada dalam buku tersebut kurang sesuai untuk diberikan kepada siswa SD kelas 4. Pantun tersebut masih menggunakan bahasa melayu yang sulit dipahami oleh siswa SD kelas 4.
  • Ruang lingkup pantun dalam buku tersebut sudah sesuai untuk diberikan kepada siswa SD kelas 4. Pantun tersebut mengambil tema yang dekat dengan anak menganai keluarga, sekolah, serta tentang agama.
 

IV/2

3

Pelajaran 8:

Bergembira dengan Permainan

Berbalas pantun

  • Pantun yang ada dalam buku tersebut sudah sesuai untuk diberikan kepada siswa SD kelas 4. Pantun tersebut menggunakan bahasa yang mudah dipahami oleh siswa SD kelas 4.

 

  • Ruang lingkup pantun dalam buku tersebut sudah sesuai untuk diberikan kepada siswa SD kelas 4. Pantun tersebut mengambil tema yang dekat dengan anak yaitu keluarga.

IV/2

4

Pelajaran 9:

Berwisata ke Kebun Binatang

Menulis pengumuman

  • Materi dalam buku tersebut sudah sesuai untuk diberikan kepada siswa SD kelas 4. Bahasa yang digunakan dalam pengumuman tersebut cukup mudah dipahami oleh siswa SD kelas 4.
    • Ruang lingkup materi tersebut sudah sesuai untuk diberikan kepada siswa SD kelas 4. Pengumuman tersebut mengambil tema yang sesuai bagi anak yaitu mengenai perlombaan.
 

 

 

 

Membaca pengumuman

  • Materi dalam buku tersebut sudah sesuai untuk diberikan kepada siswa SD kelas 4. Bahasa yang digunakan dalam pengumuman tersebut tidak terlalu kompleks sehingga mudah dipahami siswa SD kelas 4.
  • Ruang lingkup materi dalam buku tersebut sudah sesuai siswa SD kelas 4. Pengumuman tersebut mengambil tema yang sesuai bagi anak yaitu mengenai persiapan mengikuti perlombaan.
 

IV/2

5

Pelajaran 10:

Sopan Santun Berkomunikasi

Menyampaikan Pesan melalui Telepon

  • Materi tersebut telah sesuai untuk diberikan kepada siswa SD kelas 4. Bahasa yang digunakan dalam wacana cukup sederhana dan tidak asing bagi siswa SD kelas 4.
  • Ruang lingkup materi dalam buku tersebut sudah sesuai siswa SD kelas 4. Wacana tersebut berkaitan dengan kehidupan sehari-hari anak yaitu mengenai tugas sekolah.
 

Meyampaikan Isi Pengumuman

  • Materi tersebut telah sesuai untuk diberikan kepada siswa siswa SD kelas 4. Bahasa yang digunakan dalam wacana cukup mudah dipahami oleh siswa sehingga siswa dapat menyampaikannya kembali secara mudah.
  • Ruang lingkup materi dalam buku tersebut sudah sesuai siswa SD kelas 4. Wacana tersebut mengambil tema yang dekat dengan anak yaitu mengani kehidupan di sekolah.
 

 

Berdasarkan hasil analisis buku teks Bahasa Indonesia SD kelas IV semester 2 yang ditulis oleh Edi Warsidi dan Farika dapat diketahui bahwa penyusunan materi ajar dalam buku teks tersebut secara umum sudah menggunakan sekuens dan scope yang sesuai dengan tingkat kemampuan dan perkembangan siswa kelas 4 SD. Materi ajar diurutkan mulai dari materi yang tingkat kesulitannya rendah ke materi yang tingkat kesulitannya lebih tinggi. Namun, ada bagian yang kurang sesuai dengan kemampuan siswa kelas 4 SD, misalnya pantun yang menggunakan bahasa melayu yang sulit dipahami siswa SD kelas 4. Sedangkan, untuk ruang lingkup materi ajar yang dipaparkan dalam buku tersebut sudah sesuai untuk diterapkan  bagi anak siswa kelas 4 SD.Ruang lingkup materi ajar pada buku ini disesuaikan denganluas bahan pelajaran, jenis dan bentuk pengalaman-pengalaman belajar pada tingkat perkembangan siswa kelas 4 SD.

 

 III.      PENUTUP

 3.1 Kesimpulan

Sekuens atau urutan yaitu susunan bahan pelajaran atau pengalaman belajar menurut aturan tertentu secara berurutan. Setiap bahan disusun secara sistematis mempunyai horizontal antar bidang studi satu dengan yang lainnya, sedangkan secara vertikal hubungan itu menunjukkan itu bahwa yang ada kelanjutannya untuk lebih didalami ditingkat berikutnya. Ada berbagai cara untuk menyusun sekuens bahan ajar diantaranya adalah sekuens kronologis, sekuens kausal, sekuens struktural, sekuens logis dan psikologis, sekuens spiral, sekuens rangkaian ke belakang, serta sekuens berdasarkan hierarki belajar.

Dalam menentukan urutan bahan ajar hendaknya dapat mempertimbangkan faktor-faktor dalam penempatan bahan pelajaran. Faktor-faktor tersebut diantaranya adalah taraf kesulitan bahan pelajaran, apresiasi atau pengalaman lampau, kematangan anak, usia mental anak, dan minat anak.

Berdasarkan hasil analisis buku teks Bahasa Indonesia SD kelas IV semester 2 yang ditulis oleh Edi Warsidi dan Farika dapat diketahui bahwa materi ajar dalam buku teks tersebut telah sesuai dengan kurikulum dan menggunakan beberapa sekuens materi ajar dalam penyusunannya. Sekuens materi ajar yang digunakan diantaranya adalah sekuens struktural, sekuens spiral, dan sekuens berdasarkan hierarki belajar. Penerapan sekuens tersebut dalam setiap pokok bahasan telah mempertimbangkan faktor-faktor seperti taraf kesulitan bahan pelajaran, apresiasi atau pengalaman lampau, kematangan anak, usia mental anak, dan minat anak. Materi ajar dalam buku teks tersebut secara umum juga sudah mencakup ruang lingkup yang sesuai dengan tingkat kemampuan dan perkembangan siswa kelas 4 SD. Ruang lingkup materi ajar pada buku ini disesuaikan denganluas bahan pelajaran, jenis dan bentuk pengalaman-pengalaman belajar pada tingkat perkembangan siswa kelas 4 SD. Oleh karena itu, tata urutan dan ruang lingkup materi ajar buku teks Bahasa Indonesia SD kelas IV semester 2 yang ditulis oleh Edi Warsidi dan Farika telah sesuai digunakan sebagai buku panduan pembelajaran Bahasa Indonesia untuk siswa SD kelas 4.

3.2    Saran

Bagi guru diharapkan dapat lebih kritis dalam menggunakan buku teks.  Seorang guru hendaknya mengerti mengenai urutan dan ruang lingkup materi ajar yang akan disampaikan.  Sehingga guru tidak hanya terpaku pada buku teks yang digunakan, akan tetapi dapat mengoreksinnya sesuai dengan  tata urutan serta ruang lingkup yang tepat. Dengan demikian, seorang guru diharapkan dapat membelajarkan siswa sesuai dengan tingkat kemampuan dan kesiapannya dalam mempelajari materi ajar.

 

 

DAFTAR RUJUKAN 

Ali, Muhammad. 1992. Pengembangan Kurikulum Sekolah. Bandung: PT. Sinar

Baru

Nasution, S. 1994. Asas-asas Kurikulum. Jakarta: PT. Bumi Aksara

Sukmadinata, Nana Syaodih.2005. Pengembangan Kurikulum. Bandung: PT

Remaja Rosdakarya

Hidayah. 2012. Organisasi Kurikulum. (Online), (http://hidayah-cahayapetunjuk.blogspot.com/2012/03/organisasi-kurikulum.html) diakses pada tanggal 8 September 2012/ 19.00 WIB

Kusnadi, Eki. 2012. Scope and Sequence Pengembangan. (Online),

(http://filsafatmeningkatkantarafhidup.blogspot.com/2012/06/scope-and-squence-pengembangan.html) diakses pada tanggal 8 September 2012/ 19.00 WIB

 
1 Komentar

Ditulis oleh pada September 20, 2012 in Uncategorized