RSS

PENEGAKAN HAK ASASI MANUSIA (HAM) DI DUNIA PENDIDIKAN INDONESIA

08 Okt

 

1.      PENDAHULUAN

1.1  Latar Belakang

Hak Asasai Manusia (HAM) mempunyai arti penting bagi kehidupan manusia, terutama dalam hubungan antara negara dan warga negara, dan dalam hubungan antara sesama warga negara. HAM merupakan hak dasar yang dimiliki manusia sejak manusia itu dilahirkan yang diperoleh manusia dari Tuhan YME  dan merupakan hak yang tidak dapat diabaikan. HAM tidak dapat digganggu gugat oleh siapapun karena HAM bersifat kodrati dan berlaku sepanjang hidup manusia.

Para ahli HAM menyatakan bahwa sejarah perkembangan HAM bermula dari kawasan Eropa. Wacana awal HAM di Eropa yang dimulai dengan lahirnya Magna Charta di Inggris pada 15 Juni 1215. Perkembangan HAM selanjutnya ditandai dengan dua peristiwa dalam sejarah dunia yang menghasilkan rumusan yang mirip dengan rumusan hak-hak asasi manusia yaitu Revolusi Amerika yang dimulai pada tahun 1776 dan Revolusi Perancis pada tahun 1789. Sejarah besar perkembangan HAM selanjutnya ditandai dengan perumusan Deklarasi Universal HAM (DUHAM) yang dikukukan oleh PBB dalam Universal Declaration of Human Rights (UDHR) pada tanggal 10 Desember 1948.

Di Indonesia, HAM bersumber dan bermuara pada pancasila. Bagi bangsa Indonesia, melaksanakan Hak Asasi Manusia bukan berarti melaksanakan dengan sebebas-bebasnya, melainkan harus memperhatikan ketentuan-ketentuan yang terkandung dalam pandangan hidup bangsa Indonesia, yaitu Pancasila.

Setiap hak akan dibatasi oleh hak orang lain. Jika dalam melaksanakan hak tidak memperhatikan hak orang lain, maka yang terjadi adalah benturan hak atau kepentingan dalam hidup bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara atau dengan kata lain dapat menimbulkan kasus-kasus pelanggaran HAM. Kasus-kasus pelanggaran HAM bisa saja terjadi di berbagai bidang kehidupan, tidak terkecuali di bidang pendididikan.

Berangkat dari pernyataan tersebut, makalah ini akan membahas masalah penegakan Hak Asasi Manusia (HAM) di dunia pendidikan Indonesia. Pembahasan tersebut terkait dengan pengertian dan jenis HAM, landasan hukum penegakan HAM di Indonesia, analisis kasus pelanggaran HAM di dunia pendidikan Indonesia, serta upaya penegakan HAM di dunia pendidikan Indonesia.

1.2  Rumusan Masalah

  1. Apa pengertian dan jenis Hak Asasi Manusia (HAM) ?
  2. Apa landasan hukum penegakan HAM di Indonesia ?
  3. Bagaimana analisa kasus pelanggaran HAM di dunia pendidikan Indonesia?
  4. Bagaimana upaya penegakan HAM di dunia pendidikan Indonesia ?

1.2  Tujuan

  1. Untuk mengetahui pengertian dan jenis Hak Asasi Manusia (HAM).
  2. Untuk mengetahui landasan hukum penegakan HAM di Indonesia.
  3. Untuk mengetahui analisa kasus pelanggaran HAM di dunia pendidikan Indonesia.
  4. Untuk mengeatahui upaya penegakan HAM di dunia pendidikan Indonesia.                                    

 

2. Pembahasan

2.1  Pengertian dan Jenis Hak Asasi Manusia (HAM)

Hak Asasi Manusia (HAM) sering disebut sebagai human right, dan dipahami banyak orang secara keliru. HAM hanya diartikan secara sempit sebagai kebebasan. Padahal, HAM lebih luas daripada kebebasan atau kebebasan itu hanya sebagian dari HAM. Secara teoritik HAM lebih mudah dipahami daripada dilakukan dalam perilaku. HAM dapat diartikan sebagai hak dasar yang dibawa manusia sejak lahir, sebagai anugerah Tuhan Yang Maha Esa, dan tidak dapat diganggu gugat atau dicabut oleh siapapun juga dan tanpa hak dasar itu manusia akan kehilangan harkat dan martabat kemanusiaannya sebagai manusia. Sedangkan menurut Undang-Undang Republik Indonesia No. 39 tahun 1999, dijelaskan pengertian hak asasi manusia (HAM) seperti dalam pasal 1 ayat (1), HAM adalah seperangkat hak yang melekat pada hakikat keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan anugerahNya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi, dan dilindungi oleh negara, hukum, pemerintah, dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia.

Hak Asasi Manusia (HAM) dimiliki oleh manusia semata – mata karena ia manusia, bukan karena pemberian masyarakat atau pemberian negara. Maka HAM tidak tergantung dari pengakuan manusia lain, masyarakat lain, atau Negara lain. HAM diperoleh manusia dari Penciptanya, yaitu Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan hak yang tidak dapat diabaikan.

Pada setiap hak melekat kewajiban. Karena itu, selain ada hak asasi manusia, ada juga kewajiban asasi manusia, yaitu kewajiban yang harus dilaksanakan demi terlaksana atau tegaknya Hak Asasi Manusia (HAM). Dalam menggunakan Hak Asasi Manusia, kita wajib untuk memperhatikan, menghormati, dan menghargai hak asasi yang juga dimiliki oleh orang lain.

Dalam pelaksanaanya, Hak Asasi Manusia (HAM) dibagi atas berbagai jenis. Berikut ini pembagian jenis Hak Asasi Manusia dunia, diantaranya:

  1. Hak asasi pribadi / Personal Right
  • Hak kebebasan untuk bergerak, bepergian dan berpindah-pndah tempat
  • Hak kebebasan mengeluarkan atau menyatakan pendapat
  • Hak kebebasan memilih dan aktif di organisasi atau perkumpulan
  • Hak kebebasan untuk memilih, memeluk, dan menjalankan agama dan kepercayaan yang diyakini masing-masing
  1. Hak asasi politik / Political Right
  • Hak untuk memilih dan dipilih dalam suatu pemilihan
  • Hak ikut serta dalam kegiatan pemerintahan
  • Hak membuat dan mendirikan parpol / partai politik dan organisasi politik lainnya
  • Hak untuk membuat dan mengajukan suatu usulan petisi
  1. Hak azasi hukum / Legal Equality Right
  • Hak mendapatkan perlakuan yang sama dalam hukum dan pemerintahan
  • Hak untuk menjadi pegawai negeri sipil / pns
  • Hak mendapat layanan dan perlindungan hukum
  1. Hak azasi Ekonomi / Property Rigths
  • Hak kebebasan melakukan kegiatan jual beli
  • Hak kebebasan mengadakan perjanjian kontrak
  • Hak kebebasan menyelenggarakan sewa-menyewa, hutang-piutang, dll
  • Hak kebebasan untuk memiliki susuatu
  • Hak memiliki dan mendapatkan pekerjaan yang layak
  1. Hak Asasi Peradilan / Procedural Rights
  • Hak mendapat pembelaan hukum di pengadilan
  • Hak persamaan atas perlakuan penggeledahan, penangkapan, penahanan dan penyelidikan di mata hukum.
  1. Hak asasi sosial budaya / Social Culture Right
  • Hak menentukan, memilih dan mendapatkan pendidikan
  • Hak mendapatkan pengajaran
  • Hak untuk mengembangkan budaya yang sesuai dengan bakat dan minat

2.2  Landasan Hukum Penegakan HAM di Indonesia

Hak Asasi Manusia (HAM) merupakan hak fundamental yang dimiliki setiap manusia sebagai anugerah Tuhan dan oleh sebab itu bersifat universal. Sekalipun HAM bersifat universal, tetapi pemahaman setiap orang tentang HAM tersebut berbeda-beda. Cara pandang tersebut dipengaruhi oleh sistem filsafat, ideologi, dan yuridis konstitusional yang berlaku di dalam suatu negara.

Cara pandang HAM di Indonesia tercermin dalam landasan hukum penegakanya, yaitu:

a.      Landasan Idiil

Landasan idiil merupakan landasan filosofis dan moral bagi bangsa Indonesia untuk senantiasa memberikan penghormatan, pengakuan, dan perlindungan terhadap Hak Asasi Manusia (HAM).  Landasan Idiil HAM di Indonesia adalah Pancasila sila ke-2 “Kemanusiaan yang adil dan beradab”.

b.      Landasan Konstitusional

UUD 1945 menjadi landasan konstitusional bagi bangsa dan Negara Indonesia dalam memberikan penghormatan , pengakuan, perlindungan, serta pengakuan HAM di Indonesia. Landasan konstitusional (UUD 1945) yakni:

  • Pembukaan UUD 1945 alenia ke-1 dan ke-4
  • Pasal 27, pasal 28, pasal 28 A sampai pasal 28 J, pasal 29, pasal 30, pasal 31, pasal 32,  pasal 33, dan pasal 34 UUD 1945

c. Landasan Operasional

Landasan operasional adalah landasan pelaksanaan bagi penegakan HAM di Indonesia yang meliputi aturan-aturan pelaksana seperti undang-undang (UU) dan TAP MPR. Pelaksanaan UU diatur lebih lanjut di dalam peraturan pemerintah (PP), keputusan presiden (Kepres), dan peraturan daerah (Perda). Ketentuan peraturan perundangan tentang HAM sebagai implementasi dari UUD 1945 adalah sebagai berikut.

  1. Ketetapan MPR Nomor XVII tahun 1998 tentang Hak Asasi Manusia.
  2. Undang-Undang RI Nomor 7 tahun 1984 tentang Pengesahan Konvensi mengenai pengahapusan segala bentuk diskriminasi terhadap wanita.
  3. Undang-Undang RI Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak.
  4. Undang-Undang RI Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak.
  5. Undang-Undang RI Nomor 5 tahun 1998 tentang Pengesahan Konvensi Menentang Penyiksaan dan Perlakuan atau Penghukuman lain yang Kejam, Tidak Manusiawi atau Merendahkan Kemanusiaan.
  6. Undang-Undang RI Nomor 26 tahun 1998 tentang Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat di Muka Umum .
  7. Undang-Undang RI Nomor 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.
  8. Undang-Undang RI Nomor 26 tahun 2000 tentang Pengadilan HAM.
  9. Undang-Undang RI Nomor 19 tahun 1999 tentang Penghapusan Kerja Paksa sebagai dasar ratifikasi Konvensi ILO 105 tahun 1957
  10. Undang-Undang RI Nomor 21 tahun 1999 tentang Diskriminasi dalam Pekerjaan dan Jabatan sebagai dasar ratifikasi Konvensi ILO nomor 111 tahun 1958.
  11. Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 1999 tentang Usia Minimum untuk Diperbolehkan Bekerja sebagai Dasar untuk Ratifikasi Konvensi ILO nomor 138 tahun 1973.
  12. Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 2000 tentang Pelarang dan Tindakan Segera Penghapusan Bentuk-bentuk Pekerjaan Terburuk untuk Anak sebagai Dasar Ratifikasi Konvensi ILO 182 tahun 1999.
  13. Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2002 rentang Perlindungan Anak.
  14. Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga.
  15. Undang-Undang RI Nomor 27 Tahun 2004 tentang Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi.

Di samping ketentuan Undang-Undang seperti tersebut di atas, pemerintah telah mengeluarkan berbagai peraturan dalam bentuk Keputusan Presiden maupun Instruksi Presiden. Berbagai aturan tersebut adalah sebagai berikut.

  1. Keputusan Presiden RI Nomor 7 tahun 1984 tentang Pengesahan Konvensi Mengenai Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap Wanita.
  2. Keputusan Presiden RI Nomor 36 tahun 1990 tentang Pengesahan Hak-Hak Anak.
  3. Keputusan Presiden RI Nomor 50 tahun 1993 tentang Komisi Nasional Hak Asasi Manusia.
  4. Keputusan Presiden RI Nomor 129 tahun 1998 tentang Komisi Nasional Anti Kekerasan terhadap Perempuan.
  5. Instruksi Presiden RI Nomor 26 tahun 1998 tentang Penghentian Penggunaan Istilah Pribumi dan Non Pribumi dalam Semua Perumusan dan Penyelenggaraan Kebijakan Perencanaan Program ataupun Pelaksanaan Kegiatan Penyelenggaraan Pemerintahan.
  6. Keputusan Presiden RI Nomor 83 tentang Kebebasan Berserikat dan Perlindungan Hak untuk Berorganisasi sebagai Dasar untuk meratifikasi Konvensi ILO nomor 87 tahun 1948.
  7. Keputusan Presiden RI Nomor 36 Tahun 2002 tentang Lembaga Pelayanan Penempatan Tenaga Kerja sebagai dasar Ratifikasi Konvensi ILO nomor 88 tahun 1948.

2.3  Analisis Kasus Pelanggaran HAM di Dunia Pendidikan Indonesia

2.3.1  Kasus-kasus Pelanggaran HAM di Indonesia

Dalam perjalanan sejarah Indonesia, masalah terkait pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM) masih banyak terjadi di berbagai bidang kehidupan. Pelanggaran itu tidak hanya menyangkut hak pribadi seorang warga Negara, bahkan ada pelanggaran yang menyangkut hak sebuah kelompok yang dirampas oleh kelompok lain. Berbagai jenis pelanggaran HAM di atas pernah terjadi di Indonesia. Pelanggaran hak asai manusia dikelompokkan menjadi dua bentuk, yakni : (1) pelanggaran HAM berat dan (2) pelanggaran HAM  ringan. Berikut adalah beberapa kasus pelanggaran HAM berat yang terjadi di Indonesia dan belum tersentuh oleh proses hukum.

Kasus Pelanggaran HAM Masa Lalu yang Belum Tersentuh Proses Hukum

No

Nama Kasus

Tahun

Jumlah Korban

Keterangan

1

Pembantaian massal 1965

1965-1970

1.500.000

Korban sebagian besar merupakan anggota PKI, atau ormas yang dianggap berafiliasi dengannya seperti SOBSI, BTI, Gerwani, PR, Lekra, dll. Sebagian besar dilakukan di luar proses hukum yang sah

2

Penembakan misterius “Petrus”

1982-1985

1.678

Korban sebagian besar merupakan tokoh kriminal, residivis, atau mantan kriminal. Operasi militer ini bersifat illegal dan dilakukan tanpa identitas institusi yang jelas

3

Kasus di Timor Timur pra Referendum

1974-1999

Ratusan ribu

Dimulai dari agresi militer TNI (Operasi Seroja) terhadap pemerintahan Fretilin yang sah di Timor Timur. Sejak itu TimTim selalu menjadi daerah operasi militer rutin yang rawan terhadap tindak kekerasan aparat RI.

4

Kasus-kasus di Aceh pra DOM

1976-1989

Ribuan

Semenjak dideklarasikannya GAM oleh Hasan Di Tiro, Aceh selalu menjadi daerah operasi militer dengan intensitas kekerasan yang tinggi.

5

Kasus-kasus di Papua

1966-…..

Ribuan

Operasi militer intensif dilakukan oleh TNI untuk menghadapi OPM. Sebagian lagi berkaitan dengan masalah penguasaan sumber daya alam, antara perusahaan tambang internasional, aparat negara, berhadapan dengan penduduk local

6

Kasus Dukun Santet Banyuwangi

1998

puluhan

Adanya pembantaian terhadap tokoh masyarakat yang dituduh dukun santet.

Sumber :  Monitoring KontraS (Komisi Untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan)

Tidak hanya kasus di atas saja yang berlalu tanpa adanya proses hukum, beberapa kasus pelanggaran HAM ringan pun ada yang belum ditangani secara serius berdasarkan proses hukum yang berlaku di Indonesia. Kasus pelanggaran HAM ringan itu diantaranya kasus kekerasan terhadap wanita dan anak-anak, kasus perdanggangan wanita dan anak di bawah umur, kasus pemerolehan pendidikan yang layak, dan masih banyak lagi kasus pelanggaran HAM ringan lainnya.

Kasus pelanggaran HAM baik berat maupun ringan tidak bisa dihindarkan dalam berbagai bidang kehidupan, temasuk di bidang pendidikan. Salah satu contoh kasus HAM ringan yang terjadi di dunia pendidikan yang begitu kontroversial adalah kasus yang terjadi si sebuah SMA di Pangkal Pinang tahun 2010 lalu. Kasus tersebut bermula dari pernyataan empat siswa SMA Pangkal Pinang, Kepulauan Riau di jejaring sosial facebook mengenai pihak sekolahnya. Pernyataan keempat siswa tersebut akhirnya berujung dengan dijatuhkanyan sanksi terberat yaitu pemulangan kembali keempat siswa tersebut kepada orang tuanya. Hal ini terjadi karena pihak sekolah merasa nama baik instansi mereka telah tercemar akibat pernyataan keempat siswa tadi.

2.3.2  Analisis Kasus Pelanggaran HAM di Dunia Pendidikan

Kasus-kasus pelanggaran HAM yang banyak terjadi di Indonesia, memungkinkan penyelesaian dan penegakan HAM secara adil bagi semua pihak. Banyak diantara kasus-kasus pelanggaran HAM yang terjadi masih menimbulkan permasalahan di kemudian hari bagi kedua belah pihak. Hal ini terjadi semata-mata karena pengadilan atas pelanggaran HAM yang terjadi masih dirasa berat sebelah atau hanya mementingkan kepentingan salah satu pihak saja. Pada dasarnya, kasus-kasus pelanggaran HAM seyogyanya diselesaikan dengan memperhatikan kepentingan kedua belah pihak, yaitu pihak yang terlanggar HAMnya dan pihak yang melanggar HAM. Walau dirasa sulit, akan tetapi proses penegakan HAM yang adil harus terus diupayakan. Dengan memperhatikan kepentingan kedua belah pihak yang terkait kasus dan berdasarkan landasan hukum yang konkret, maka penegakan HAM bisa diupayakan dengan seadil-adilnya.

Kasus HAM yang terjadi  dalam dunia pendidikan yang melibatkan empat siswa SMA Pangkal Pinang, Kepulauan Riau adalah salah satu contoh kasus penegakan HAM yang dirasa masih belum memberikan keadilan bagi kedua belah pihak. Bagaimana tidak, akibat pernyataan keempat siswa tersebut di jejaring social facebook akhirnya mereka harus dikeluarkan dari sekolah. Mungkin sudah kelewatan jika empat siswa SMA Tanjung Pinang tersebut menghina pihak sekolahnya di facebook yang bisa saja dibaja oleh semua orang. Akan tetapi, apakah mereka pantas di keluarkan dari sekolah? Tidakkah hukuman itu terlalu berat? Apakah kepala sekolah dan dewan guru tidak memiliki kebijakan lain?

Jika di telaah lebih dalam, keputusan sekolah untuk mengeluarkan keempat siswa SMA Tanjung Pinang dari sekolah secara tidak langsung telah melanggar hak mereka untuk mendapatkan pendidikan. Bukankah dalam UUD 1945 sebagai landasan konstitusional penegakan HAM di Indonesia telah ada jaminan mengenai hak pendidikan seperti yang tertuang dalam pasal 31 yang berbunyi “Setiap warga negara berhak mendapat pendidikan”. Selain itu akses rakyat terhadap pendidikan juga telah dituangkan dalam pasal 5 UU Sisdiknas yang menyatakan:

  1. Setiap Warga Negara mempunyai hak yang sama untuk memperoleh pendidikan yang bermutu.
  2. Warga Negara yang memiliki fisik , emosional, mental, intelektual, dan/atau sosial berhak memperoleh pendidikan khusus.
  3. Warga Negara di daerah terpencil atau terbelakang serta masyarakat adat yang terpencil berhak memperoleh pendidikan khusus.
  4. Warga Negara yang memiliki potensi kecerdasan dan bakat istimewa berhak memperoleh pendidikan khusus.
  5. Warga Negara berhak mendapatkan kesempatan meningkatkan pendidikan sepanjang hayat.

Dari pernyataan diatas, jelas bahwa hak setiap warga negara untuk memperoleh pendidikan telah dijamin oleh konstitusi. Penegakan HAM sudah sepantasnya menjadi tanggungjawab seluruh lapisan masyarakat, termasuk juga insan pendidikan. Keputusan pihak sekolah untuk mengeluarkan empat siswa SMA Tanjung Pinang dari sekolah kerena membuat pernyataaan “tak sepantasnya” mengenai pihak sekolah di facebook dirasa masih kurang tepat. Keputusan tersebut bisa saja menimbulkan polemik baru dikemudian hari bagi keempat siswa. Kita tahu bahwa keputusan untuk memberikan sanksi mengeluarkan siswa dari sekolah merupakan keputusan yang di buat karena adanya pelanggaran berat oleh siswa. Bukan tidak mungkin nantinya setelah siswa di keluarkan dari sekolah, mereka justru kesulitan untuk mendapatkan sekolah lain. Berdasarkan hal tersebut, keputusan sekolah untuk mengeluarkan keempat siswanya dari sekolah secara tidak langsung menghalang-halangi hak mereka untuk mendapatkan pendidikan.

Sudah sepantasnya pengadilan atas pelanggaran HAM dilakukan dengan seadil-adilnya. Dari persoalan diatas dapat disimpulkan bahwa penyelesaian kasus pelanggaran HAM hanya mementingkan kepentingan satu pihak saja. Dimana pihak tersebut adalah pihak yang dilanggar HAMnya, dalam kaitanya dengan kasus tersebut adalah pihak sekolah. Pihak sekolah merasa nama baik instansi sekolah menjadi tercemar akibat pernyataan keempat siswa SMA Pangkal Pinang tersebut. Akan tetapi disini sekolah justru membuat keputusan yang menimbulkan pelanggran HAM lainya, yaitu pelanggaran HAM atas pendidikan keempat siswa tersebut. Jadi, keputusan untuk mengeluarkan sanksi terberat terhadap keempat siswa tersebut bisa lebih dipertimbangkan lagi, mengingat kasus ini juga merupakan kasus internal sekolah. Seyogyanya sekolah dapat memberikan sanksi yang lebih edukatif  terhadap siswa. Selain dapat menimbulkan efek jera, sanksi tersebut juga dapat memberikan pendidikan kepada siswa tanpa menimbulkan polemik baru di kemudian hari.

2.4  Upaya Penegakan HAM di Dunia Pendidikan Indonesia

Pentingnya pendidikan selain untuk mencerdaskan kehidupan bangsa, untuk memajukan Hak Asasi Mnusia di Indonesia, pendidikan juga menjadi alat penting untuk memajukan pengetahuan, serta harkat dan martabat bangsa Indonesia. Selain pendidikan sebagai suatu hak yang diberikan berdasarkan konstitusi, pendidikan juga menjadi suatu kewajiban yang diberikan oleh negara kepada rakyatnya. Pendidikan merupakan hak konstitusional, yang dijamin implementasinya secara nasional berdasarkan konstitusi. Di Indonesia hak ini diakui dan dijamin di dalam UUD 1945. Tanggung jawab negara di dalam pendidikan dituangkan di dalam pasal-pasal dalam UUD 1945, dan sasaran pendidikan secara konkret adalah “….mencerdaskan kehidupan bangsa….” Sebagaimana yang tertuang di dalam pembukaan UUD 1945.

Berangkat dari hal tersebut, sudah sepantasnya seluruh warga negara Indonesia mengupayakan kemajuan pendidikan di Indonesia. Hal sentral yang perlu diperhatikan adalah upaya memajukan pendidikan sangat erat kaitanya dengan pemenuhan hak atas pendidikan. Kasus yang terjadi di Pangkal Pinang sekitar tahun 2010 lalu telah mengingatkan kita tentang bagaimana hak atas pendidikan ini dipandang sebelah mata. Keputusan sekolah unuk mengeluarkan keempat siswa yang membuat pernyataan “tak sepantasnya” di facebook dirasa terlalu berlebihan sehingga menghalang-halangi mereka untuk memperoleh hak atas pendidikan mereka.

Kasus keempat siswa SMA Pangkal Pinang tersebut seharusnya bisa diselesaikan dengan cara yang lebih edukatif. Pemberian sanksi untuk mengeluarkan siswa hanya akan membuat hak keempat siswa tersebut untuk mendapatkan pendidikan menjadi terhalangi. Pihak sekolah bisa saja menyelesaikan kasus tersebut dengan cara mediasi antara kedua belah pihak, dalam kaitanya dengan kasus ini adalah keempat siswa SMA Pangkal Pinang dan juga pihak sekolah yang merasa nama baiknya tercemar. Bila perlu sekolah merangkul Dinas Pendidikan daerah setempat unutuk menjadi mediator atas kasus tersebut. Dengan begitu mungkin kasus tersebut bisa diselesaikan dengan lebih adil lagi bagi kedua belah pihak. Melalui mediasi, keempat siswa yang bersangkutan dengan kasus tersebut dapat meminta maaf langsung kepada pihak yang bersangkutan serta manjelaskan duduk permasalahan yang sebenarnya. Sementara pihak sekolah yang bersangkutan diharapkan dapat berbesar hati untuk memaafkan keempat siswa tersebut. Dengan mediasi tersebut, sekolah juga dapat mempertimbangkan keputusan sanksi yang seadil-adilnya terhadap keempat siswa tersebut. Sanksi tidak harus berupa sanksi terberat yaitu mengeluarkan siswa dari sekolah. Namun untuk membuat efek jera dan agar tindakan tersebut tidak ditiru oleh siswa yang lain sanksi dapat berupa pemberian skorsing terhadap siswa. Perlu juga diingat pemberian skorsing juga tidak bisa seenaknya saja, perlu ada pertimbangan yang matang atas pemberian lama skorsing terhadap siswa. Pemeberian sanksi tersebut akan terlihat lebih edukatif bagi siswa dan tentunya nama baik instansi sekolah juga akan tetap terjaga.

 

3.      PENUTUP

3.1 Kesimpulan

HAM dapat diartikan sebagai hak dasar yang dibawa manusia sejak lahir, sebagai anugerah Tuhan Yang Maha Esa, dan tidak dapat diganggu gugat atau dicabut oleh siapapun juga dan tanpa hak dasar itu manusia akan kehilangan harkat dan martabat kemanusiaannya sebagai manusia. Dalam pelaksanaanya, Hak Asasi Manusia (HAM) dibagi atas berbagai jenis, yaitu hak asasi pribadi / personal right, hak asasi politik / political right, hak azasi hukum / legal equality right, hak azasi ekonomi / property rigths, hak asasi peradilan / procedural rights, hak asasi sosial budaya / social culture right. HAM di Indonesia tercermin dalam landasan hukum penegakanya, yaitu landasan idiil, landasan konstitusiona, landasan operasional.

Kasus pelanggaran HAM baik berat maupun ringan tidak bisa dihindarkan dalam berbagai bidang kehidupan, temasuk di bidang pendidikan. Salah satu contoh kasus HAM ringan yang terjadi di dunia pendidikan yang begitu kontroversial adalah kasus yang terjadi si sebuah SMA di Pangkal Pinang tahun 2010 lalu. Kasus tersebut berujung pada dikeluarkanya keempat siswa tersebut dari sekolah. Keputusan sekolah untuk mengeluarkan keempat siswa SMA Tanjung Pinang dari sekolah secara tidak langsung telah melanggar hak mereka untuk mendapatkan pendidikan. Dalam UUD 1945 juga telah dijelaskan dalam pasal 31 bahwa setiap warga negara berhak mendapat pendidikan. Seyogyanya sekolah dapat membuat kebijakan yang lebih adil dalam penyelesaian kasus tersebut. Sekolah dapat mengupayakan penyelesaian kasus tersebut dengan cara mengadakan mediasi antara kedua belah pihak. Melalui mediasi, diharapkan kedua belah pihak dapat duduk bersama dalam penyelesaian kasus. Dengan mediasi tersebut, sekolah juga dapat mempertimbangkan keputusan sanksi yang seadil-adilnya terhadap keempat siswa tersebut. Sanksi tidak harus berupa keputusan untuk  mengeluarkan siswa dari sekolah. Namun untuk membuat efek jera dan agar tindakan tersebut tidak ditiru oleh siswa yang lain sanksi dapat berupa pemberian skorsing terhadap siswa.

3.2  Saran

Dari salah satu kasus pelanggaran HAM di dunia pendidikan diatas, kita dapat bercermin bagaimana penegakan HAM di negara kita masih kurang. Perlu adanya kesadaran semua pihak untuk mengupayakan penegakan HAM. Tidak perlu hanya menggantungkan diri pada pemerintah, tetapi seluruh lapisan rakyat Indonesia harus mengupayakan penegakan HAM.

DAFTAR RUJUKAN

Hidayat, Komarudin dan Azra, Azyumardi. 2008. Pendidikan Kewargaan ( Civic Education). Jakarta : Kencana

Muladi, H. 2009. HAK ASASI MANUSIA. Bandung: PT.Refika Aditama

. 2011. http://emperordeva.wordpress.com/about/sejarah-hak-asasi-manusia/ (diakses tanggal14 September 2011/ 19.00)

. 2011. http://id.shvoong.com/books/guidance-self-improvement/1870538-hak-asasi-manusia-ham/#(diakses tanggal14 September 2011/ 19.15)

. 2011. http://www.kaskus.us/showthread.php?t=3877536 (diakses tanggal14 September 2011/ 19.20)

. 2011. http://ivantoebi.wordpress.com/2009/03/29/perkembangan-ham-di-indonesia/ (diakses tanggal14 September 2011/ 19.30)

. 2011. http://pusham.uii.ac.id/ham/11_Chapter5.pdf (diakses tanggal14 September 2011/ 19.35)

. 2011. http://www.komnasham.go.id/ (diakses tanggal14 September 2011/ 19.45)

. 2011. http://sii-lukman-oneheart.blogspot.com/2011/03/implementasi-ham-di-indonesia.html (diakses tanggal14 September 2011/ 19.50)

. 2011. http://ipanghsatanic.blogspot.com/2011/04/bentuk-dan-sistem-ham-di-indonesia(diakses tanggal 16 September 2011/ 18.15)

. 2010. http://media.kompasiana.com/new-media/2010 (diakses tanggal 16 September 2011/ 16:30)

 

About these ads
 
5 Komentar

Ditulis oleh pada Oktober 8, 2012 in Uncategorized

 

5 responses to “PENEGAKAN HAK ASASI MANUSIA (HAM) DI DUNIA PENDIDIKAN INDONESIA

  1. zayas farista

    Februari 22, 2013 at 12:05 pm

    halahhhhhhhhhhhhhhhh kurang lengkap blog nya

     
    • orinaru

      Mei 7, 2014 at 11:29 pm

      Saya masih dalam tahap belajar…. terimakasih atas saranya…

       
  2. zayas farista

    Februari 22, 2013 at 12:07 pm

    tak saranke blog nya lebihhhhhhhh lengkappp !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

     
  3. Esweh

    September 4, 2013 at 2:49 pm

    Terimakasih atas sajian makalah tentang HAM dalam Pendidikan. Hanya saya kurang setuju pendapat saudara ttg kasus disekolah yang hanya menilai sepihak. Perlu saudara pahami bhw mendidik anak diperlukan pendekatan disiplin praktis untuk memberikan efek jera bagi pembentukan moralitas anak didik. Nyatanya banyak orgtua & dan siswa memanfaatkan HAM untuk membela perilaku buruknya.Jadi perlu dibedakan pelanggaran HAM & mendidik.

     
    • orinaru

      Mei 7, 2014 at 11:30 pm

      Terimakasih atas saranya pak…

       

Berikan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

 
Ikuti

Get every new post delivered to your Inbox.

%d blogger menyukai ini: